BKPP Sosialisasikan Perbup Tugas Belajar kepada Para ASN Bengkalis, Bupati: Wajib Dipahami agar tak Salah Melangkah

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas dan Keterangan Belajar.

Regulasi hukum bernomor 46 tahun 2022 itu dibuka Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, H Alfakhrurrazy.

Kegiatan yang diikuti perwakilan PNS tiap perangkat daerah lingkup Pemkab Bengkalis ini digelar di salah satu ballroom hotel di Pekanbaru, Kamis (15/06/2023).

Dalam sambutannya, Alfakhrurrazy mengatakan, pemberian tugas belajar dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah, agar dapat memenuhi tenaga profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

”Pada prinsipnya, aturan ini memang harus segera kita sosialisasikan, dan seluruh ASN Kabupaten Bengkalis wajib memahami aturan tugas belajar dan keterangan belajar ini, mulai dari pucuk pimpinan sampai ke level yang paling bawah, agar ke depannya kita tidak salah dalam melangkah, sehingga pemberian tugas belajar dan keterangan belajar bagi PNS dapat kita lakukan secara optimal dalam upaya mendorong pencapaian visi terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera,” ujar Razy.

Lebih lanjut Razy berpesan kepada segenap pimpinan perangkat daerah, agar benar-benar peduli dengan tugas belajar dan keterangan belajar bawahannya. Lakukan pemantauan dan pembinaan yang objektif kepada setiap ASN yang mendapat tugas belajar maupun keterangan belajar.

Lebih detil, Perbup Bengkalis Nomor 46 tahun 2022, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemkab Bengkalis, mengatur ketentuan terkait tugas belajar dan kedudukan PNS tugas belajar, penyelenggara tugas belajar dan persyaratan program studi, tugas belajar program pemerintah daerah, jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan, pembiayaan, tugas belajar mandiri, hak dan kewajiban PNS tugas belajar, pembatalan penetapan tugas belajar dan penghentian tugas belajar, keterangan belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain-lain yang terkait pemberian tugas belajar dan keterangan belajar.***(INF)