Wakil Ketua DPRD Riau dan Komisi V Rapat Dengar Pendapat Bersama PGSH dan Forum Guru PPPK

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, bersama dengan Komisi V DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Perjuangan Seluruh Guru Honorer (PSGH) Riau dan Forum Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Riau. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/3/2023). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari, didampingi oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal, serta Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, yaitu Ade Hartati Rahmat, M Arpah, dan Arnita Sari.

Hadir dalam RDP ini Advokat Parlindungan sebagai kuasa hukum dari Forum Guru PPPK, Ketua Forum Guru PPPK Provinsi Riau, Mitiar Hamid, Ketua PSGH Riau, Parjo Ibrahim, serta perwakilan para guru honorer dan guru PPPK yang lulus seleksi.

Pertemuan ini menjadi tindaklanjut atas simpang siurnya nasib para guru PPPK yang belum menemui titik terang. Pada kesempatan ini Advokat Parlindungan menyampaikan sudah melayangkan somasi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dan Ketua Panitia Pelaksanaan Tes PPPK mengenai dugaan adanya praktik KKN oleh oknum-oknum kepala sekolah dalam proses seleksi PPPK.

“Ini serius, bukan semacam pernyataan-pernyataan seremonial belaka. Dan saya sebenarnya sudah diperintahkan oleh guru-guru ini sebagai pemberi kuasa kepada kami untuk melakukan upaya hukum, tapi lebih baik dilakukan upaya pendekatan terlebih dahulu melalui anggota DPRD Provinsi Riau dan melalui eksekutif agar ini bisa didengarkan baik-baik, agar segera direalisasikan,” jelasnya.

Langkah hukum yang ditempuh oleh para guru PPPK diapresiasi oleh anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Arnita Sari.

“Saya tentunya sebagai wakil rakyat, memberi apresiasi terhadap pengabdian bapak dan ibu. Ini persoalan data di negeri kita yang tidak pernah tuntas. Sampai dengan hari ini, semua perjuangan bapak dan ibu semua kami catat dan perjuangkan di Komisi V,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Guru PPPK Provinsi Riau, Mitiar Hamid, dan Ketua PSGH Riau, Parjo Ibrahim, juga menyampaikan aspirasi para guru honorer dan guru PPPK yang lulus seleksi. Mereka meminta agar pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para guru tersebut.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, untuk menindaklanjuti permasalahan yang diangkat oleh para guru honorer dan PPPK. “Kami akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Karmila.

Pernyataan itu dipertegas oleh Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau, Syamsurizal. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal proses penyelesaian persoalan ini hingga tuntas. “Kami akan terus mengawal dan memastikan perjuangan para guru honorer dan PPPK ini sampai ada keputusan yang menguntungkan bagi mereka,” ucap Syamsurizal.

Ia mengharapkan melalui rapat dengar pendapat ini, persoalan yang dihadapi oleh para guru honorer dan PPPK bisa segera terselesaikan, dan pihak terkait bisa menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Selain itu, kebijakan yang diambil juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Riau dan mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang.*** (Galeri Foto)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafaruddin Poti, menghadiri Rapat Dengar Pendapat. (F-IST)

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau Karmila Sari memimpin Rapat Dengar Pendapat. (F-IST)

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Riau Syamsurizal. (F-IST) 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, M Arpah. (F-IST)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat. (F-IST)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Arnita Sari. (F-IST)

Suasana Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPRD Riau dengan Forum PSGH Riau dan Forum Guru PPPK Provinsi Riau. (F-IST)

Forum PSGH Riau dan Forum Guru PPPK Provinsi Riau menyampaikan aspirasinya terkait nasib guru honorer dan PPPK. (F-IST)