Musrenbang Meranti Diminta Harus Mengacu 7 Program Strategis, Bupati: Targetkan Tahun 2024 Sudah Terlaksana

SELATPANJANG, POTRETNEWS.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti telah memulai pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023.

Forum pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten itu dibuka secara virtual oleh Bupati Muhammad Adil di aula kantor bupati, Senin. "Musrenbang ini harus mengacu pada 7 program strategis. Targetkan 2024 sudah terlaksana dengan baik, sehingga pemerataan pembangunan bisa terasa hingga ke desa-desa," ujar bupati, melansir goriau.com.

Dijelaskan Adil, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Meranti turun 1,84 persen di tahun 2022. Yang mana, tercatat turun dari 25,68 persen menjadi 23,84 persen.

”Tentunya ini merupakan hasil kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan program-program yang menyasar ke masyarakat secara langsung,” sebut Adil.

Meski begitu, ia melanjutkan angka kemiskinan di Meranti masih tergolong tinggi dan perlu diintervensi melalui berbagai program dari masing-masing SKPD.

”Selain itu, yang menjadi target kita adalah menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), menekan angka pengangguran dan juga pengendalian inflasi,” tambah bupati.

Kegiatan tersebut dilakukan selama tiga hari, pada 6-8 Maret 2023 dan dilaksanakan dengan tiga gelombang. Yaitu Senin untuk Kecamatan Tebingtinggi, Tebingtinggi Barat, dan Kecamatan Tebingtinggi Timur.

Kemudian Selasa untuk Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir. Sedangkan Rabu untuk Kecamatan Pulau Merbau, Merbau, dan Tasik Putripuyu.

Camat Tebingtinggi Masnawi mengatakan dalam musrenbang kali ini, pihaknya mengusulkan pembangunan drainase di seluruh daerah rawan banjir. Dengan begitu, diharapkan pada akhir tahun 2024 kecamatan tersebut bebas dari banjir.

”Untuk Kecamatan Tebingtinggi, dari pihak kecamatan, desa dan kelurahan sepakat untuk khusus mengusulkan pembangunan drainase di daerah rawan banjir," ujar Masnawi.***