Home > Berita > Umum

Ali Azhar Klaim Telah Terjadi Pelanggaran AD/ART terhadap Pengesahan Abdul Hamid sebagai Ketua PCNU Indragiri Hilir

Ali Azhar Klaim Telah Terjadi Pelanggaran AD/ART terhadap Pengesahan Abdul Hamid sebagai Ketua PCNU Indragiri Hilir
Senin, 05 September 2022 19:36 WIB
Muhammad Yusuf

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com — Dr Ali Azhar S Sos MH, Ketua terpilih Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama versi tahun 2019, angkat bicara terkait surat keputusan yang diterbitkan PBNU tanggal 24 Agustus 2022 yang mengeluarkan SK pengangkatan Abdul Hamid SHi, sebagai Ketua PCNU Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Menurutnya, embrio yang lahir dari rahim PBNU tersebut,menggambarkan bahwa tidak terlihat pembelajaran yang sangat berharga sebagaimana yang sudah diwariskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama di republik ini.

”Keberpihakan yang tidak objektif ini mewujudkan bahtera Nahdiyyin yg sudah terlihat kehilangan arah. Makna umum yang berkembang bahwa hukum merupakan produk politik, namun jangan pernah diterapkan pada ketidak arifan untuk sebuah eksekusi akhir dalam pengambilan sebuah keputusan,” ujarnya.

Terkait dengan rekomendasi, menurut Ali Azhar, silakan Saudara Ustaz Abdul Hamid Jamaluddin dan kawan-kawan buka dan cek kembali pada AD/ART hasil Mukmatar NU 34 di Lampung.
Dalam Anggaran Rumah Tangga Bab XVII tentang Pengesahan dan Pembekuan Pengurus, Pasal 52 poin 3 yang berbunyi ” Pengurus Cabang disahkan oleh pengurus besar dengan rekomendasi Pengurus Wilayah".

Masih menurutnya, hal ini dapat dipahami bahwa bunyi pasal 52 poin 3 sangat jelas dan tidak perlu lagi penafsiran. Artinya, pengesahan pengurus cabang dalam hal ini yang dimaksud adalah PCNU kabupaten/Kota wajib hukumnya memiliki rekomendasi dari pengurus wilayah. Apabila tidak memiliki rekomendasi dari pengurus wilayah maka keabsahan surat keputusan tersebut telah melanggar Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang ada.

”Harapan kami kepada PBNU untuk meninjau kembali surat keputusan yg diterbitkan tgl 24 Agustus 2022 tersebut, jadi bukan pada masalah legowo atau tidaknya tapi lebih kepada substansi hukum dan aturan yang telah dituangkan dan disepakati serta berlaku dalam menjalankan sebuah roda organisasi besar Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Terkait kepengurusan PWNU Riau perlu juga diketahui bahwa PWNU Riau terhitung dari tanggal 17 Desember 2021 sudah ditetapkan oleh PBNU sebagai kepengurusan yang sah, PWNU Riau yang diketua oleh H Tengku Rusli SE MM dengan SK PBNU Nomor: 838/A.II.04/12/2021 tanggal 13 Jamadil Ula 1443 H/17 Desember 2021, masa Khidmat 2021-2026. Jadi dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus NU Wilayah Riau.

”Kami tegaskan bahwa kami menolak keabsahan Surat Keputusan Nomor: 06/PB.01/A.II.01.45/99/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Indragiri Hilir,” jelasnya lagi.

”Telah terjadi pelanggaran AD/ART organisasi. Saudara ustadz Abd. Hamid Jamaluddin secara nyata dan jelas telah menyampaikan informasi pembohongan publik (hipokrit) terkait masa khidmat PCNU Inhil sebagaimana pemberitaan di beberapa media online,” tukasnya.

Sementara itu Ketua PCNU Kabupaten Inhil versinya KH Abdul Hamid SHI MA memberikan tanggapan seperti yang dikutip media ini dari arrayyan.co, terkait dengan penolakan dari kelompok H Ali Azhar dan kawan-kawan, yang selama ini mengklaim dirinya sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Inhil atas munculnya SK kepengurusan yang baru tersebut.

Ia menyatakan, bahwa dirinya menjadi pengurus PCNU Kabupaten Inhil dari tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan SK dari PBNU nomor 542/A.II.04.d/02.2015 (SK terlampir. KH Abdul Hamid SHI MA. telah resmi menakhodai kembali Kepengurusan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Indragiri Hilir (PCNU) periode 2022-2027, Sabtu (3 September 2022).

Hal itu tertuang dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Nomor 06/PB.01/A.II.01.45/99/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 / 26 Muharram 144 H tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Indragiri Hilir.

Terkait dengan penolakan dari kelompok H Ali Azhar dan kawan-kawan, yang selama ini mengklaim dirinya sebagai Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Inhil atas munculnya SK kepengurusan yang baru tersebut.

Dia menyatakan, bahwa dirinya menjadi penurus PCNU Kabupaten Inhil dari tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan SK dari PBNU nomor 542/A.II.04.d/02.2015 (sk terlampir.

”Maka berdasarkan AD/ART NU, pengurus wajib melakukan konferensi cabang (Konfercab) di akhir masa jabatannya, jadi Konfercab yang kami gelar 2020 lalu adalah legal. Sementara kepengurusan H. Ali Azhar tanpa dasar hukum SK PBNU sebagai pengurus, maka konfercab yang dilakukan 2019 lalu jelas ilegal," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran pengurus wilayah tidak menjadi syarat sahnya konfercab, apalagi posisi kepengurusan pengurus wilayah sudah demisioner. Karena SK-nya sudah habis. Adanya rekomendasi dari PW juga bukan suatu keharusan untuk mendapatkan SK dari PBNU, apalagi pengurus PW yang sudah demisioner, otomatis hak itu langsung ada pada PBNU. ***

Kategori : Umum, Inhil
wwwwww