Ketua FPK Pelalawan Dituding Kangkangi Permendagri No 34 Tahun 2006, Sejumlah Pengurus Paguyuban Minta Pemerintah Lakukan Audit
 |
Ilustrasi gerbang masuk Kota Pangkalankerinci, Pelalawan/F-IMTERNET |
Kamis, 14 April 2022 08:16 WIB
PANGKALANKERINCI, POTRETNEWS.com — Kinerja dari Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pelalawan mendapat sorotan dari sejumlah tokoh masyarakat serta paguyuban yang ada di wilayah itu. Ketua FPK Pelalawan, T Nahar dianggap tidak memahami maksud dan tujuan berdirinya FPK.
Sejatinya FPK lahir dan berdiri sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi, di mana dalam penyelenggaraannya melibatkan tokoh dan pemuka masyarakat dari berbagai suku, ras dan etnis yang bertujuan agar masyarakat bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa yang menghormati perbedaan dan semangat untuk bersatu.EJ, (50th) salah seorang pengurus paguyuban di Pelalawan, kepada wartawan, Selasa (12/4 2022) kemarin, menyesalkan sikap Ketua FPK Pelalawan yang dinilai mengangkangi Permendagri No 34 Tahun 2006.”Dalam Permendagri No 34 Tahun 2006 itu, pasal 10 ayat 1 menjelaskan tentang keanggotaan FPK, yang mana dalam pasal tersebut tercantum keanggotaan FPK adalah Ketua Adat, Paguyuban, Etnis dan Masyarakat tempatan. Namun di Pelalawan mulai dari komunitas ormas sampai organisasi pemuda dan kelompok tani dan nelayan serta perwiridan wanita masuk di dalam keanggotaan," ujarnya.EJ juga meminta pihak terkait untuk mengaudit FPK Pelalawan sebab dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Pelalawan
