6 Parpol di Antaranya PDIP, Gerindra, dan Nasdem Tegas Tolak Tunda Pemilu 2024 & Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

POTRETNEWS.com — Usulan penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 kembali mencuat. Dalam usulan itu, Pemilu 2024 ditunda karena alasan perbaikan ekonomi yang terguncang akibat pandemi Covid-19. Diketahui, wacana untuk mengundurkan Pemilu 2024 disuarakan oleh sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal sama terkait keberlanjutan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Terbaru, Ketua Umum DPP PAN Zulfkifli Hasan juga mendukung wacana penundaan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Ketua Umum PSI Giring Ganesha juga menyatakan mundur untuk pencalonan Pilpres 2024 karena dirinya merasa rakyat masih membutuhkan Presiden Jokowi.Namun, penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 terus terjadi.Seperti di parlemen, terdapat enam partai politik yang dengan tegas menolak penundaan Pemilu.

Mengutip Kompas Tv, Sabtu (5/3/2022) keenam partai tersebut yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Selain menolak usulan penundaan Pemilu, keenam partai tersebut juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden. Penolakan tidak hanya terjadi di dalam parlemen, tetapi juga terjadi dari luar partai politik. Dikabarkan relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) dan Projo juga terang-terangan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Padahal mereka dapat dikatakan sebagai garda terdepan pendukung pemilihan Jokowi dalam kontestasi Presiden sebelumnya.

Penolakan PDI Perjuangan

Terkait wacana penundaan pemilu yang diusulkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Partai PDI Perjuangan menolaknya.Menurut Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, wacana tersebut sama saja melanggar konstitusi. Oleh karena itu, ia menegaskan PDIP menolak usulan penundaan pemilu. Termasuk penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sikap PDIP ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, soal komitmen bernegara.

"Kami dari berbagai pembekalan pengarahan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, jauh sebelumnya, beliau selalu menekankan pentingnya komitmen bernegara."

"Yakni kepatuhan kepada konstitusi dan perundang-undangan.""Kalau di situ saya berpandangan Ibu Mega itu orang yang memegang teguh hal-hal yang prinsip dan nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu."

"Terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan Pemilu atau segala macam, nah prinsipnya kalau PDIP Perjuangan menolak," tegas Masinton dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (28/2/2022), melansir Tribunnews.com.

Pemilu Tepat Waktu

Tanggapan lain terkait penundaan pemilu, datang dari Wasekjen DPP PPP, Idy Muzayyad.Ia menilai wacana tersebut menjadi langkah mundur demokrasi di Indonesia. Hal ini karena pemerintah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Menurut Idy, sebagai bangsa yang besar dan telah berhasil menjalankan praktik demokrasi dengan cukup baik, pemerintah dan rakyat Indonesia seharusnya fokus menyiapkan pemilu dengan berbagai inovasi dan efisiensi sistem penyelenggaraan pemilu.

Misalnya dengan pemanfaatan teknologi digital. Tentu ini akan memajukan sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia.Usulan penundaan Pemilu 2024 ini, menurut Idy, adalah seperti ingin menempatkan bangsa ini sebagai bangsa yang gagap dan galau.

"Kita ini kan bangsa besar dengan sumber daya handal yang bisa dikerahkan untuk pemilu.""Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu mengatasi tantangan menyelenggarakan pemilu di situasi yang penuh tantangan dengan tepat waktu," kata Idy, dikutip dari Tribunnews.com. ***

Editor:
Akham Sophian