Home > Berita > Umum

Penanganan Abrasi Tidak Diprioritaskan, Ketua LSM IPMPL Kritisi Kinerja BWS III Riau

Penanganan Abrasi Tidak Diprioritaskan, Ketua LSM IPMPL Kritisi Kinerja BWS III Riau

Solihin, Ketua LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan saat diwawancarai jurnalis AJOI didampingi Ketua AJOI, Fadli saat menghadiri resepsi pernikahan Kades Pasla di Desa Pambang Pesisir, Sabtu 25/12/2021

Sabtu, 25 Desember 2021 21:30 WIB
Junaidi Usman

BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Kecewa bukan saja dirasakan masyarakat Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis Riau atas janji Presiden RI, Joko Widodo yang akan membangun Batu Bronjong penanganan abrasi pada tahun 2022 nanti tetapi rasa kecewa teramat dalam diluahkan Ketua LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL), Solihin.

"Kita sangat-sangat menyayangkan sikap dari BWS (Balai Wilayah Sumatera) III Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau. Sepatutnya BWS III selaku perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR RI, Pulau (Bengkalis) ini adalah pulau terdepan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar dan ini sepatutnya menjadi prioritas. Pulau ini sudah cukup parah, sudah kita hitung hampir 2 kilometer sudah habis (dihantam abrasi) busana saja Desa Muntai juga Muntai Barat dan Desa Pambang Pesisir," kata Solihin kepada potretnews.com, Sabtu (25/12/2021) siang.

Sejumlah fasilitas milik negara di Desa Muntai kata Solihin termasuk fasilitas tower untuk navigasi, titik nol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017 tadi sudah jelas bahwa Desa Muntai merupakan titik nol pulau terdepan.

"Nah, sementara itu tidak menjadi prioritas oleh BWS III Riau dengan alasan mengatakan bahwa anggaran tidak cukup, keterlambatan mungkin dalam pengajuan usul. Bukan itu. Die (BWS III) sudah menurunkan tim konsultan perencanaan dan konsultan perencanaan menyatakan bahwa ini tempat yang sangat-sangat menjadi prioritas tapi faktanya pada anggaran 2022 cube kite tengok, ape hasilnye, nol. Seakan-akan kunjungan Bapak Presiden pada tanggal 28 September kemarin tidak menjadi bahan pertimbangan dan prioritas bagi BWS III. Kalau alasan anggaran tidak cukup, saya mengatakan itu alasan yang tidak logis. Itu alasan untuk menepis kekesalan masyarakat," ungkap Solihin dengan nada kesal.

Pada Desember 2021, Solihin melakukan rekam video menggunakan drone. "Tengok bentuk kehancuran yang terjadi, berape banyak lahan-lahan masyarakat yang sudah menjadi lautan. Memang Kementerian KLH (Kehutanan dan Lingkungan Hidup) dan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) RI sudah melakukan reboisasi, ini kan untuk jangka panjang. Dalam penanganan pulau terluar ini harus dilakukan secara intensif oleh pihak Kementerian PUPR RI, tidak bisa hanya Kementerian KLH dan BRGM sendiri sebab sifatnye tidak seperti batu pengaman yang instan," terang tokoh Riau yang selalu chatting dengan Menteri KLH tentang keadaan negerinya ini.

"Oleh karena itu kita sangat-sangat menyayangkan sikap-sikap dari BWS III yang tidak menjadikan prioritas pada titik-titik yang cukup parah terkena abrasi. Kita berharap kepada Menteri PUPR RI untuk bisa mengevaluasi pejabat BWS III Riau. Kita minta (pejabat BWS III) orang-orang yang betul-betul memahami kondisi yang ada di lapangan," harap Solihin melalui media ini di akhir wawancara. ***

Kategori : Umum, Bengkalis
wwwwww