Kajian Penyaluran Bansos Tunai Diulas dalam Diskusi Fikom Umri

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Dampak pandemi virus Covid-19 (Corona) dari sisi perekonomian sangat dirasakan sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu tidak dipungkiri akibat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi sektor formal mau pun nonformal guna pencegahan dan penyebaran virus tersebut. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT POS Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Selasa (16/2/2021) Dinas Sosial Provinsi Riau menyampaikan saat ini dana BST sudah tersebar kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tergolong dalam Keluarga Miskin, Tidak mampu dan Terdampak Covid-19.

“Program BST yang diperpanjang di tahun 2021 ini, sudah berjalan bahkan sudah dirasakan oleh 90 persen lebih masyarakat yang masuk dalam tiga kategori di atas,” ujar Kepala Dinas Sosial propinsi Riau, Tengku Zul Efendi.

Pada kesempatan yang sama, PT Pos Indonesia pun menjamin tidak ada potongan kepada masyarakat saat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk menjamin hal itu, pihak kantor Pos melakukan pengawasan ketat agar tidak ada pihak yang bermain.

“Kami mengawasi ketat agar tidak ada yang bermain. Kami juga mengatur ritme penyaluran untuk menghindari kerumunan massal. Bahkan bagi yang sakit, kami antar langsung ke rumah yang berhak menerimanya,” ujar Kepala Kantor Pos Pekanbaru, Aswin Marzuki.

Dekan Fikom Umri, Jayus, SSos MIKom, dalam pengantar diskusinya, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya memberi pemahaman kepada masyarakat tentang progress, tata cara, tantangan dan efektifitas penyaluran program BST.

“Dengan diskusi ini kita berharap adanya keterangan resmi dari pihak yang berkompeten apa dan bagaimana seputar BST tersebut,” kata Jayus.

Senada dengan Jayus, Akademisi UIN Suska, Mustafa, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah, tetapi tetap dalam pengawasan masyarakat agar bantuan tersebut benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat khususnya yang terdampak akibat pandemi.

“Program ini baik dan bermanfaat. Hasil survei LSI terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga dalam mengawasi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya, yang kedua ada pemerintah Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan bansos di daerah termasuk Riau sudah lebih baik,” kata dia.

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau ini menambahkan bahwa perguruan tinggi harus mengambil peran dalam program ini. Seperti melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Dengan cara memberikan edukasi mulai dari soal pendataan, penerimaan bantuan, atau soal tujuan bantuan ini diberikan. ***