Home > Berita > Riau

Gugatan Perda RTRWP Riau 2018—2038 Dikabulkan Mahkamah Agung, Pemprov Sudah Terima Salinan

Gugatan Perda RTRWP Riau 2018—2038 Dikabulkan Mahkamah Agung, Pemprov Sudah Terima Salinan

Ilustrasi/INTERNET

Rabu, 03 Februari 2021 19:42 WIB
Rachdinal

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan atas Perda RTRWP Riau 2018—2038. Dalam putusan perkara nomor 63 P/HUM/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Majelis Hakim MA mengabulkan 5 pasal dari 7 pasal yang diajukan Jikalahari bersama Walhi.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pasal-pasal yang dikabulkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dicabut.

Kelima pasal dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 yang dikabulkan oleh MA itu adalah Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2).

Saat potretnews.com bertanya kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Elly Wardhani, dia mengatakan bahwa pemprov sudah menerima salinan putusan tersebut dari MA.

”Sudah, silakan berhubungan dengan dinas puprpkpp ya mas, mereka leading sektornya,” tulis Karo Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani menjawab potretnews.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (3/2/2021).

Elly mengarahkan segala pertanyaan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, lantaran semua perda ada pengusulnya atau yang bertanggung jawab. Kata dia, OPD pengusul Perda RTRWP ini adalah Dinas PUPRPKPP.

”Semua perda itukan ada pengusulnya/opd yang bertanggungjawab, untuk RTRW yang bertanggungjawab puprpkpp,” jelasnya.

Namun tatkala potretnews.com menyambangi Kantor Dinas PUPRPKPP, kepala dinas dan sekretaris dinas tidak berada di tempat. Kepala Seksi Tata Ruang PUPRPKPP Riau, Arif Budiman yang bersedia dijumpai ogah memberikan keterangan sebelum ada izin dari Kepala Dinas PUPRPKPP, Taufik OH. ***

Kategori : Riau, Hukrim, Pemerintahan
wwwwww