RAPP Dituding Lakukan Pembohongan Publik lewat Komitmen ”APRIL 2030”

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyebutkan bahwa PT RAPP melakukan kamuflase dan pembohongan publik lewat Komitmen APRIL 2030.

Koordinator Jikalahari, Made Ali mengingatkan, masyarakat dan Pemerintah Provinsi Riau harus sadar, serta APRIL Group pun harus berkaca pada komitmen SFMP 2014— 2020 yang nyatanya hanya bualan di atas kertas dan konferensi.

”Saat APRIL hendak ’bertaubat’ merusak hutan alam yang menjadi habitat flora dan fauna, merusak lahan gambut serta menyelesaikan konflik masyarakat adat dan tempatan lewat komitmen SFMP 2014—2020 nyatanya hanya bualan di atas kertas dan konferensi–konferensi,” tukas Made kepada potretnews.com, Selasa (24/11/2020).

Padahal kata Made, komitmen SFMP APRIL adalah melindungi gambut dan menghentikan kerusakan gambut. Namun saat pemerintah Indonesia menjadikan areal bekas terbakar di konsesi APRIL seluas 28.706,81 hektar yang masuk dalam zona prioritas restorasi BRG menjadi fungsi lindung gambut pada 2017, APRIL justru menggugat KLHK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

”Tidak hanya menggugat KLHK ke PTUN, APRIL juga mengancam akan melakukan PHK secara massal yang selanjutnya mengorganisir buruh perusahaan untuk aksi besar-besaran. Bukankah ini suatu bentuk pembangkangan APRIL terhadap negara dan bertentangan dengan SFMP 2.0 poin VIII A yang memastikan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?” kata dia.

Made menyebut, APRIL pada Selasa (17/11/2020) meluncurkan Komitmen APRIL2030 yang dikembangkan dari komitmen SFMP 2.0. Dirinya menilai bahwa klaim-klaim APRIL mulai dari Covid-19 hingga mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah tidak benar.

”Ya jelas tidak benar, misalnya saja terkait penyebaran Covid-19. APRIL adalah salah satu penyebab penyebaran zoonosis. Sejak beroperasi, APRIL telah menebang hutan alam, membakar hutan, merusak gambut dan habitat satwa liar termasuk keanekaragaman hayati,” tukasnya lagi.

Berdasarkan sebuah riset yang dipublikasi ke jurnal Proceedings of Royal Society, ungkap Made, disebutkan bahwa aktivitas manusia berupa perburuan ilegal (eksploitasi) satwa liar dan perusakan habitat alami (keanekaragaman hayati) adalah merupakan faktor mendasar berlimpahnya penyakit menular atau zoonosis. Zoonosis merupakan wabah yang disebabkan oleh penularan virus hewan liar ke manusia.

”Studi ini menemukan 70 persen penyakit manusia adalah zoonosis seperti wabah virus corona alias Covid-19. Sebanyak 140 virus telah ditularkan dari hewan ke manusia dan hewan tersebut masuk dalam daftar merah spesies terancam punah IUCN,” ucapnya.

Lebih lanjut dikemukakan Made Ali, perihal investasi berkelanjutan dalam iklim, alam dan pembangunan mustahil dicapai jika APRIL tidak mengembalikan hutan tanah masyarakat adat dan tempatan yang mereka rampas. Kemudian, harapan APRIL untuk mencapai nol emisi karbon bersih dari penggunaan lahan, mustahil tercapai jika APRIL masih menanam dan menebang akasia atau eukaliptus diatas lahan gambut.

”Usaha untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada masyarakat di sekitar wilayah operasional, mustahil tercapai karena hutan tanah yang dirampas oleh APRIL sesungguhnya sumber lapangan pekerjaan dan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Diungkapkan juga oleh Made, hasil penelitian Jikalahari pada 2012 menemukan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Pelalawan, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14 persen. Padahal pusat kegiatan APRIL 77 persennya atau seluas 566,512 hektar areal izin HTI di Pelalawan.

Untuk diketahui, APRIL 2030 merupakan komitmen berkelanjutan transformatif yang berisi serangkaian aksi nyata yang akan berkontribusi positif terhadap iklim, alam dan pengembangan masyarakat dalam 10 tahun ke depan.

Terkait tudingan dari Jikalahari, berita ini membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan pihak RAPP atau APRIL. ***