Cari Solusi Buka Keterisoliran demi Majukan Ekonomi Masyarakat, Komisi II DPRD Meranti Konsultasi ke Dishub Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Penyebab kemiskinan di Indonesia begitu beragam. Keterisoliran dianggap salah satu penyebab masyarakat berada dalam kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi satu-satunya dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang paling sulit untuk diakses.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan koneksi antarwilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti lakukan upaya konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jumat (2/11/2020). Tujuannya agar dapat membantu dan mencarikan jalan keluar dalam membuka keterisoliran Meranti.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Meranti Iskandar Budiman SE, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Taufiek dan Anggota Dedi Yuhara, Basiran SE MM, Pandaumaan Siregar SP dan Muhammad Syafi'i.

Kehadiran Komisi II disambut oleh Kepala Bidang Angkutan Darat Indrasyarkowie dan Kepala UPT Wilayah II Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan. Iskandar Budiman SE menyampaikan kunjungan DPRD Meranti ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan koneksi antarwilayah di Meranti. Baik antarpulau maupun dari dan menuju ke Kepulauan Meranti.

Rombongan Komisi II DPRD Kepulauan Meranti foto bersama dengan jajaran Dishub Riau/ISTIMEWA

Sebagaimana diketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri banyak banyak pulau. Tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

”Untuk itu, kami di sini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan-masukan dan info program-program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau," ujar Iskandar.

Ia meminta beberapa saran dan masukan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dishub Provinsi Riau. Di antaranya, soal bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan daerah.

Kemudian, dia berharap Dishub Provinsi dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat meranti cukup memberatkan. Dan, jika diperbolehkan Dishub dapat menambah operasional armada dari dan menuju Meranti yang kini hanya beroperasi satu armada setiap harinya.

”Dengan begitu apa masukan dan upaya yang sebaiknya dilakukan Pemkab Meranti dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik. Baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan dan tarif,” kata dia.

Anggota Komisi II, Basiran SE MM menambahkan bahwa keterisoliran wilayah menjadi salah satu penyebab kemiskinan daerah. Sehingga menjadi sinkron, bahwa saat ini sebagai kabupaten termiskin di Riau salah satu penyebabnya adalah keterisoliran wilayah.

”Jika kita bisa membuka akses yang seluas-luasnya, kemiskinan daerah bisa menurun. Makanya koordinasi dan konsultasi ini menjadi penting untuk dilakukan," ucapnya.

Basiran juga berharap kepada Dishub Riau dapat membantu mengatasi masalah keterisoliran Kepulauan Meranti dengan pusat pemerintahan di Pekanbaru. Agar ekonomi daerah bisa bangkit.

”Kalau seluruh akses antarwilayah terbuka dengan baik dan lancar, tentu saja akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui terbukanya akses dapat mendorong masyarakat untuk menjual hasil komoditi lokal ke berbagai wilayah," harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala UPT wilayah III Dishub Provinsi Riau Andre Kurniawan menjelaskan terkait tata kelola angkutan dalam kabupaten akan menjadi kewenagan kabupaten melalui Dinas Perhubungan. Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten sebaiknya dibuat aturan seperti perda, pergub, dan SK bupati. Namun soal adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat, pihaknya akan menindaklanjuti secepat mungkin untuk diproses pengambil alihan tata kelola pelabuhan Tanjungbuton dari Pemkab Siak.

”Setelah itu kami akan menyusun SOP sebaik mungkin sesuai masukan komisi II agar masyarakat terlayani dengan baik," kata Andre Kurniawan.

Dia juga memberikan kabar gembira untuk masyarakat meranti bahwa KM Roro Berembang akan kembali beroperasi dengan melayani rute Alai, Insit, Pecah Buyung, Kampung Balak dan Sei Selari (menjelang Pelabuhan Tanjung Buton Selesai).

Operasional Ro-Ro tersebut akan dimulai setelah surat-surat operasional yang kemarin sudah mati dapat selesai diurus kembali. Jika tidak ada kendala administrasi tersebut selesai dalam satu bulan mendatang.

”Pada bulan Desember akan ada penyerahan pengelolaan pelabuhan Roro Insit, Alai dan Tanjungmotong dari Kemenhub ke Pemkab Meranti," imbuhnya. "Ada banyak program dan anggaran untuk Meranti terutama di anggaran Pusat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam meraih kesempatan ini,” pungkas Kepala Kepala UPT wilayah III Dishub Provinsi Riau. (adv)