Alih Kelola Blok Rokan, FKPMR Ingatkan tidak Boleh Ada yang Dirugikan

Ketua FKPMR Dr Chaidir/ISTIMEWA

Senin, 28 September 2020 10:15 WIB
Anggi Dwi Safitri

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Forum Komunikasi Masyarakat Riau (FKPMR) beberapa waktu lalu telah menyusun dan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang alih kelola Blok Rokan kepada gubernur dan DPRD Provinsi Riau.

Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Chaidir mengatakan hal itu menjawab potretnews.com yang menghubunginya, Sabtu (25/9/2020).

Chaidir mengungkapkan, FKPMR juga mengirimkan pokok pikiran tersebut ke Kementerian Pertambangan dan Energi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Pertamina Pusat.

Terkait dengan itu, pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Riau dua periode ini menyebut, pemerintah provinsi (pemprov) sekarang sedang mempersiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mengelola participating interest (PI) PI 10 persen tersebut.

Dia berpendapat, kabupaten/kota yang dilibatkan dalam BUMD tersebut harus proporsional sesuai dengan hamparan ladang minyak di masing-masing daerah, artinya semakin luas hamparan ladang Blok Rokan di daerahnya semakin besar sahamnya dalam BUMD tersebut.

”Saat ini tim transisi alih kelola penambangan minyak di Blok Rokan sedang bekerja di pusat,” kata doktor lulusan Universitas Pasundan itu.

Pada bagian lain Ketua FKPMR mengemukakan, Blok Rokan masih memberikan kontribusi sekitar 26 persen dari total produksi minyak nasional. Di samping itu masyarakat setempat mengharapkan dalam alih kelola itu nanti masyarakat setempat diberi peran yang besar ikut serta dalam bisnis perminyakan tersebut, tidak hanya sekadar medapatkan PI 10 persen seperti sudah diatur dalam undang-undang.

”Pada prinsipnya, alih kelola ini tidak boleh ada pihak yang dirugikan, apalagi pemerintah dan masyarakat kita, dan masyarakat daerah juga diharapkan ikut dilibatkan dalam kegiatan business to business pengelolaan Blok Rokan itu nanti,” ujar Chaidir. *1