Kasus Covid-19 di Riau Melejit karena Koordinasi Pemprov dengan Pemkot/Pemkab Lemah

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Jumlah pasien terinfeksi virus corona atau Covid-19 yang terus melonjak di Provinsi Riau menjadi perhatian khusus Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat.

Dia mengaku heran mengapa pemerintah provinsi (pemprov) hingga kini belum ada upaya terintegrasi dan komprehensif dalam mengantisipasi serta menanggulangi pandemi covid-19 di negeri berjuluk Bumi Lancang Kuning.

”Kalau saya analisa, penyebab (melejitnya kasus Covid-19, red) karena koordinasi lintas pemerintahan otonomi di Riau lemah. Salah satu bukti tidak adanya program terintegrasi antara pemerintah kota/pemerintah kabupaten [pemkot/pemkab] dengan pemprov. Misalnya, kebijakan tes swab massal. Kota Pekanbaru kan saat ini adalah episentrum dari pandemi covid-19, namun mengapa Pemprov Riau tidak melakukan tes swab massal di Kota Pekanbaru dan selanjutnya akan diikuti oleh kabupaten/kota lainnya. Lalu, keluarga pasien yang terkonfirmasi positif Covid- 19 harus juga dilakukan tes swab guna memantau penyebaran virus corona,” tandasnya kepada potretnews.com, Kamis (24/9/2020).

Selain menyoroti soal tadi, Ade Rahmat Hartati juga menilai pemprov tidak memiliki perencanaan atau langkah antisipasi dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 di Riau.

”Pemprov Riau tidak punya perencanaan serta langkah antisipasi dalam menghadapi pendemi ini. Banyak program yang dilakukan tidak konsisten dan berkesinambungan (sporadis), semisal bagi-bagi masker yang hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu,” ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Pada bagian lain Ade Hartati Rahmat menyinggung besarnya anggaran untuk penanganan Covid-19, namun realisasinya tidak sepadan dan masih jauh dari harapan.

”Pemprov Riau dibekali anggaran besar untuk percepatan dan penanganan Covid-19. Itu bisa dilihat dari 3 kali refocussing tahap pertama. Sayangnya anggaran tersebut sama sekali belum menyentuh masalah substansi karena realisasinya kecil yang dapat dilihat dari pengadaan alat pelindung diri (APD) dan alat habis pakai kesehatan lainnya (masker, rapid test, dan swab test),” demikian Ade Hartati Rahmat. ***