Pemprov Riau Dinilai belum Proaktif Buka Informasi Penggunaan Anggaran Covid-19 ke Publik

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum secara proaktif membuka informasi secara detail ke publik terkait penggunaan anggaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi kepada potretnews.com, Selasa (22/9/2020). Menurut dia, seharusnya Pemprov Riau membuka informasi secara rinci kepada publik APBD yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

”Pemprov Riau harus transparan untuk memastikan akuntabilitas penggunaannya terhadap anggaran yang digunakan dalam penanganan Covid-19. Anggaran Covid19 harus dibuka secara detail kepada publik, baik alokasi maupun realisasinya. Untuk menghindari kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Triono berpendapat, Pemerintah Provinsi Riau tidak perlu susah payah lagi menyampaikan informasi kepada publik. Sebab pemprov sudah memiliki semua instrumen sebagai saluran. Dari Hasil penelurusan Fitra Riau di beberapa website pemerintah, ungkap Triono, informasi terkait anggaran covid19 tidak tersedia secara detail, baik alokasi maupun realisasinya.

”Pemprov memang belum proaktif dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat saat ini, kesalahan pemerintah saat ini kalau terkait informasi, harus diminta terlebih dahulu baru mereka mau kasih, padahal pemerintah bisa menggunakan berbagai instrumen media, seperti website pemerintah. Kan Pemprov Riau sudah memiliki PPID yang salah satu tugasnya adalah untuk mengelola dan menyampaikan informasi publik,” bebernya.

Dia mengungkapkan, selama ini jika ingin mengakses informasi terkait anggaran, Fitra Riau harus langsung ke BPKAD, PPID atau ketika pemerintah diundang pada diskusi-diskusi yang dilakukan oleh pihaknya.

Menjawab pertanyaan apakah Fitra Riau mencium indikasi Pemprov Riau melakukan penyelewengan dan memanipulasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19, Triono mengaku sejauh ini belum mengetahui.

”Nah, kalau indikasi korupsinya belum tahu, kita belum mendapatkan data-data terkait dugaan korupsi dan manipulasi terhadap penggunaan anggaran dari APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19,” pungkasnya. ***