DPRD Riau Tuding Pemprov Mainkan Pola Lama, Mengulur Waktu Serahkan APBD Perubahan agar Dewan Tak Sempat Membahas

DPRD Riau Tuding Pemprov Mainkan Pola Lama, Mengulur Waktu Serahkan APBD Perubahan agar Dewan Tak Sempat Membahas

Husaimi Hamidi /GORIAU.com

Selasa, 01 September 2020 09:17 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Hingga kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menyerahkan draf pembahasan APBD Perubahan ke institusi dewan (DPRD). Tak pelak, hal itu membuat Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi melontarkan kritik tajam.

Harusnya, kata politisi PPP ini pertengahan Agustus lalu draf sudah diserahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

”Dalam rapat Banggar sudah sering saya sampaikan itu, tolong dimasukkan segera. Katanya iya akan masuk, tapi belum juga masuk," kata Husaimi yang juga Ketua Komisi III DPRD Riau, Selasa (1/9/2020).

Dilansir dari GoRiau.com, legislator asal Rokan Hilir (Rohil) ini mengatakan, pola seperti ini seakan sudah menjadi kebiasaan pemerintah menyerahkan draf APBD Perubahan di waktu-waktu mepet.

”Kebiasaan buruk TAPD adalah memberi waktu pembahasan yang mepet, supaya kita Banggar tak ada waktu membahasnya lagi," tuturnya. Terkait alasan Pemprov yang ingin berkonsultasi ke Kemendagri, Husaimi mempertanyakan alasan mengapa pemprov baru konsultasi hari ini, bukan jauh-jauh hari.

”Mengapa tak dari dulu konsultasi? Kalau alasannya Covid-19, kan bisa pakai zoom meeting. Intinya, ada tidak keinginan pemerintah untuk APBD perubahan ini?” tukas dia.

Sebelumnya, desakan pembahasan APBD Perubahan disampaikan oleh Anggota DPRD Riau Fraksi PAN, Ade Hartati dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

”Kondisi kita dalam keadaan yang sangat sangat sangat tidak baik. Saya tidak tahu alasannya apa kenapa diundur begini. Katanya Agustus dibahas, tapi sekarang sudah akhir Agustus belum juga," kata Ade, Senin (31/8/2020).

Apalagi, roda pergerakan DPRD Riau dalam beberapa pekan ke depan diperkirakan akan melambat mengingat tiga orang Pimpinan DPRD Riau akan bertarung di pilkada.

”Kami di DPRD ini semuanya orang politik, sekarang sedang masuk tahapan pilkada, ada 3 pimpinan yang masuk pilkada. Ini pasti akan memengaruhi kinerja kami. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Ingat, 65 orang anggota DPRD ditambah pemprov memegang nasib orang se-Riau," jelas Ade.

Sementara itu, Wagub Riau, Edy Natar Nasution membantah jika pihaknya menahan-nahan pembahasan APBD-P. Saat ini, draf APBD-P dalam rangka konsultasi dengan Kemendagri di Jakarta. Tapi karena kondisi Covid-19, Kemendagri ter-lockdown sehingga pembahasan tertahan di Kemendagri.

”Saya sudah sampaikan ke Sekwan, mungkin belum sempat dikomunikasikan. Jadi sekarang ’bola’-nya tertahan di Kemendari,” pungkas Edy Natar Nasution. ***

Editor:
Akham Sophian

Kategori : Pemerintahan, Riau
wwwwww