DPRD Bengkalis Pertanyakan Rasionalisasi Anggaran Penanganan Covid-19

BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja tentang Rasionalisasi Anggaran APBD 2020 dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (16/6/2020) lalu.

Adapun OPD dimaksud yaitu; Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD Mandau, dan Dinas Kesra.

Dalam rapat kerja ini, ketua komisi IV Sofyan mempertanyakan sejauh mana rasionalisasi penanganan dan pencegahan Covid-19 hingga saat ini, baik bantuan BLT, bantuan rumah ibadah serta pemulihan perekonomian pada masa new normal atau tatanan kehidupan baru di beberapa tempat pariwisata, industri rumah tangga dan jual beli.

”Kegiatan-kegiatan rutin baik pelayanan dan bantuan terhadap masyarakat tetap menjadi poin penting. BLT, PKH serta bantuan lainnya masih menjadi prioritas selama masa pandemi, laporan pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang berhubungan dengan masyarakat harus menjadi prioritas untuk dianggarkan di APBD-P. Dengan kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru saat ini, tidak mengurangi semangat kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sofyan.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Anharizal menyampaikan bahwa pada 2020 rasionalisasi di Disbudparpora Kabupaten Bengkalis mencapai 73 persen sehingga kegiatan strategis ditiadakan hanya menyisakan kegiatan Mandi Safar dan pesta Pantai Selatbaru.

”Kami berharap rasionalisasi setiap SKPD bisa disamaratakan sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta memberikan dampak pemasukan bagi PAD serta memulihkan perekonomian Kabupaten Bengkalis,” jelasnya.

Menanggapi penyampaian dari Disbudparpora Kabupaten Bengkalis ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Irmi syakip Arsalan mengungkapkan bahwa sangat lemahnya komunikasi dan kurang efektifnya antara SKPD Dengan TAPD sehingga berimbas pada rasionalisasi di tiap-tiap SKPD.

Direktur RSUD Mandau, Sri Sadono Mulyanto (Ibeng) menyampaikan keluhan terkait rasionalisasi saat ini. Kendala yang ada di RSUD Mandau saat ini adalah dipangkasnya dana atau rasionalisasi untuk penanganan Covid-19, sehingga petugas medis serta petugas lainnya di RSUD Mandau bekerja melebihi jam kerja, juga ada beberapa insentif tenaga medis hingga saat ini belum dibayarkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis Sofyan menegaskan bahwa masukan-masukan yang diterima dan akan ditampung, ”Ini menjadi prioritas untuk diusulkan kembali pada APBD-Perubahan dan dibuat catatan agar komisi IV bisa memperjuangkan poin penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.”