Genap Setahun ”WarSu” Memimpin Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti Akui Masih Banyak Janji belum Terealisasi

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com — Hari ini, Jumat 22 November 2019 genap satu tahun perjalanan kepemimpinan pasangan HM Wardan dan H Syamsudin Uti (SU) menjadi ”dwitunggal” alias Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil).

Mereka resmi menjadi orang nomor satu dan dua di daerah itu setelah dilantik Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim di Gedung Balai Serindit, Gubernuran Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Setelah setahun berjalan, berbagai terobosan dan prestasi telah diukir untuk memajukan Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini. Meskipun, tidak sedikit janji yang disampaikan saat kampanye yang masih belum terealisasisi. Ini tentu harus diselesaikan di sisa waktu kepemimpinan mereka.

Syamsudin Uti saat dimintai tanggapan tentang janji-janji kampanye mereka mengaku jika masih banyak ”pekerjaan rumah” dan janji-janji politik yang belum diwujudkan dan realisasikan kepada masyarakat.

”Yang pasti, insya Allah komitmen untuk bekerja, berbuat yg terbaik utk masyarakat dan daerah yang kita cintai ini tetap akan kami utamakan dan kami junjung tinggi," kata pria yang populer disapa SU itu.

Dia mohon doa dari semua pihak, semoga mereka berdua selalu dberi kesehatan, bimbingan, dan rahmat Allah agar dapat mengabdi dan memikul amanah dengan sebaik baiknya, sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan.

”Kami butuh kritik, saran dan masukan. kami juga butuh dukungan agar kita dpt bersama sama bersinergi, bergerak bergandengan tangan, bahu-membahu menatap masa depan Kabupaten Indragiri hilir yang berjaya dan gemilang menuju kabupaten yang maju, bermarwah dan Bermartabat,” tuturnya.

Salah satu PR terbesar yang harus diselesaikan oleh pasangan Wardan dan SU (WarSu) adalah rendahnya serapan APBD. Hal ini menjadi sorotan yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Inhil melalui juru bicaranya, Aditya Ramadhan Putra ST.

Kritik tersebut disampaikan saat Pandangan Umum FPKB terhadap RAPBD Inhil tahun 2020 dan 5 (lima) ranperda di Gedung DPRD Inhil, Senin (18/11/2019) siang.

Fraksi ini menilai serapan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik setiap tahun mengalami kegagalan dan kerap terulang dalam pelaksanaannya. Sehingga imbas dari kegagalan tersebut sangat merugikan masyarakat dan daerah.

Kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik ini, dikatakan Putra, setiap tahunnya pun selalu dilakukan pembayaran atas keterlambatan kegiatan dengan menggunakan dana daerah. Tentu sangat disayangkan dana daerah seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lain.

”DAK Fisik tersebut sudah tidak bisa lagi dicairkan karena keterlambatan pekerjaan. Nah, apakah ini harus di biarkan setiap tahun dan pemda tidak ada niat untuk memperbaiki ini?," tanya F-PKB melalui juru bicaranya.

Para legislator di F-PKB juga berharap agar bupati segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini agar tidak terulang lagi.

”Perlu ketegasan bupati untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mohon dievaluasi juga kepala dinas terkait yang terus menerus tidak dapat menyelesaikan bahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut,” pintanya.

Tidak hanya itu, F-PKB juga menyoroti pelaksanaan program kegiatan-kegiatan lain yang dinilai banyak gagal dalam pelaksanaan. Anggota DPRD maupun bupati sering dikatakan pembohong atau pendusta oleh masyarakat, karena tidak sedikit pekerjaan yang sudah ditinjau dan diukur tapi tak jadi dikerjakan. Apa gunanya kegiatan dianggarkan kalau pekerjaannya tidak jadi dilaksanakan dengan bermacam alasan. Semestinya, imbuh Putra, berdasarkan bekal pengalaman dari tahun ke tahun, hal ini menjadi pembelajaran Pemda Inhil untuk berbenah dan melakukan perbaikan agar tidak berulang-ulang gagal ditahun yang akan datang.

Pekerjaan lainnya adalah perbaikan kebun dan harga kelapa yang hingga sekarang masih jauh dari harapan. Dana yang dianggarkan untuk rehabilitasi perkebunan masyarakat dinilai masih sangat kecil, untuk menuntaskan persoalan ini.

Apalagi kerusakan kebun kelapa di beberapa kawasan, terutama daerah pesisir mendekati angka 50 persen. Begitu juga persoalan harga yang jauh dari harapan masyarakat. Tidak dipungkiri pemkab sudah berupaya mengatasi ini dengan mendatangkan investor, dan membuat regulasi seperti resi gudang, dan membuat perusahaan daerah dengan nama Kelapa Inhil Gemilang (KIG) yang saat ini sedang dilaksanakan seleksi pegawai yang akan duduk di perusahaan tersebut.

Kondisi itu rasanya tidak akan mampu menyelesaikan masalah harga dalam waktu dekat ini. Tidak bisa dipungkiri untuk program DMIJ, berjalan sukses setakad ini. Sedangkan program Magrib Mengaji, meski gaung tidak sekuat periode pertama HM wardan masih berjalan.

Dan terakhir, program Satu Desa Satu Rumah Tahfiz yang baru saja digulirkan, memang harus ditunggu. Apakah itu nantinya hanya sekadar slogan, atau memang menjadi kenyataan melahirkan hafiz dan hafizah di Inhil. ***