Keluarkan Direktur PT DSI dari Rutan, Pelapor Nilai Kebijakan Kejari Siak Janggal 

SIAK, POTRETNEWS.com  - Perkara tindak pidana pemalsuan SK Menteri Kehutanan (Menhut) dengan tersangka Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) Suratno Konadi dan Mantan Kepala Dishitbun Siak Teten Effendi memasuki babak baru. Sebab, Kejari Siak mengeluarkan Suratno Konadi dari Rutan Kelas II Siak setelah sebelumnya ditetapkan ditahan.

Kejari Siak mengeluarkan Suratno Konadi dari Rutan Siak pada Jumat (12/4/2019) sore. Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Rutan Klas II Siak Sri Indrapura, Gatot Suariyoko kala dikonfirmasi awak media, Ahad (14/4/2019). Gatot menyebut, pihak Kejari Siak datang ke Rutan mengeluarkan tahanan pada Jumat sore.

"Karena tahanan itu titipan Kejari, maka Kejari yang berwewenang. Saat Kejari mengeluarkan tahanannya kita tentu tidak punya wewenang kecuali bagi tahanan yang sudah divonis pengadilan," kata Gatot.

Gatot menerangkan, Suratno Konadi itu baru mendekam di ruangan Mapenaling Rutan Siak selama 3 hari. Pada hari ketiga pihak Kejari sudah mengeluarkannya untuk pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota.

"Kami tidak berwewenang lebih jauh, karena tahanan itu tahanan Kejari silakan saja konfirmasi ke Kejari," tutup Gatot.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Siak, Zikrullah membenarkan penjemputan tahanan tersebut. Alasannya, ada pihak keluarga tersangka Suratno yang mengajukan permohonan kepadanya untuk pengalihan tahanan.

"Ya, kemarin dikeluarkan dari Rutan Siak, dikarenakan dari pihak keluarga mengajukan permohonan pengalihan tahanan dan menjamin bahwa Suratno Konadi kooperatif," kata Zikrullah.

Atas alasan-alasan tersebut, kata dia, maka pihaknya menganggap dapat dialihkn penahanannya. Meskipun awalnya pihaknya menetapkan penahanan Suratno karena tidak kooperatif saat penyidikan.

"Awalnya kami berpendapat Suratno Konadi tidak kooperatif sehingga kami tahan. Akan tetapi setelah ditahan ada keluarga yang menjamin bahwa Suratno akan kooperatif, dan tentunya alasan-alasan di dalam pengajuan penahanan kami nilai cukup yakin," kata dia.

Anehnya, Kejari mengalihkan penahanan Suratno menjadi tahanan kota. Tetapi, Zikrullah tidak menegaskan tahanan kota mana yang dimaksud. "Tahanan kota tempat dia berdomisili," kata dia.

Padahal, Suratno Konadi berdomisili di Jakarta bukan di Siak. Apalagi Kejari Siak tidak mempunyai yuridiksi untuk mengawasi tersangka di luar Kabupaten Siak.

Padahal dalam keterangan pers Kejari Siak, Selasa (9/4/2019) lalu, Zikrullah didampingi Kasi Intel Beny Yarbert dan Kasi Datun Lina, menyampaikan pihak keluarga Suratno juga mengajukan permohonan agar tidak ditahan. Namun pihak Kejari menolak permohonan pihak keluarga tersangka. Pihak Kejari Siak menilai Suratno tidak koperatif saat pemanggilan di Polda Riau.

Tersangka pun dititipkan ke Rutan Siak, PH tersangka juga meminta agar Suratno diberikan kamar langsung. Namun ditolak Karutan Siak.

Penasehat Hukum (PH) pelapor Jimmy, Firdaus Ajis menganggap ada kejanggalan dalam perkara itu. Sebab, pihaknya sebagai pelapor mendapat informasi Kejari Siak mengeluarkan Suratno Konadi dari Rutan Siak dengan alasan kemanusiaan karena sakit.

Padahal, pada Jumat itu Konadi dalam keadaan sehat di dalam Rutan. Karutan Siak Gatot Suariyoko mengajak wartawan melihat kondisi tersangka Suratno, sekaligus membantah isu bahwa Suratno mendapat keistimewaan di Rutan Siak.

"Bila dibaca berdasarkan pemberitaan, saat wartawan konfirmasi ke Rutan paginya yang bersangkutan masih mandi dan dipanggil Karutan, artinya masih sehat wal afiat. Justru pada sorenya dilepaskan karena alasan sakit," kata Firdaus.

Kenurut dia, kejanggalan kedua, pihak Kejari Siak tidak bisa memberikan keterangan berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter. "Baik dari dokter Rutan, maupun dokter pembanding sebagai bukti yang bersangkutan benar -benar sakit," kata dia.

Menurut Firdaus, kalau surat sakit tersangka itu saja yang jadi alat oleh Kejari Siak, maka perlu dipertanyakan lagi independensi Kejari dalam memberikan penangguhan atau pengalihan tahanan.

"Kejanggalan ketiga mengenai tahanan kota yang diberikan, di mana kota tempat ia ditahan kota? Siak atau Pekanbaru atau Jakarta. Sebab setahu kita berdasarkan berkas perkara tersangka berdomisili di Jakarta. Nah pertanyaannya apakah Kejari punya yuridiksi untuk mengawasi tersangka sampai ke Jakarta," kata dia.

Pihaknya juga mepertanyakan terkait jaminan Kejari dapat memastikan kelancaran dalam sidang. Sebab, Kejari dinilai kurang mempertimbangkan tersangka Suratno menjadi DPO Polda Riau.

"Kita menghormati bahwa hak untuk memberikan pengalihan tahanan adalah hak subjektif Kejari Siak, namun demikian perlu dipertanyakan apakah ada jaminan nantinya tersangka dapat mengikuti sidang dengan tertib?," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Siak menahan Direktur PT DSI Suratno Konadi, sebagai tersangka pemalsuan surat keputusan Menhut nomor 17/KPTS-II/1998, Selasa (9/4/2019). Sementara tersangka kedua, mantan Kepala Dinas Kehuatanan dan Perkebunan (Dishutbun) Siak Teten Effendi dilepas atau tidak ditahan.

Kasi Intel Kejari Siak Beni Yarbert dan tim JPU Zikrullah dan Lina memberikan keterangan, pihaknya menerima tahap II terhadap perkara dugaan pemalsuan SK Menhut dengan tersangka Suratno Konadi dan Teten Effendi.

Ia menjelaskan, terdahap tersangka Suratno Konadi dan Teten Effendi didakwa dengan pasal 263 ayat 2 KUHpidana jo pasal 55 ayat ke 1 KUHpidana dengan ancaman 6 tahun penjara.

"Terhadap Suratno ditahan sampai 28 April 2019. Karena tersangka Suratno, sebagaimana kita ketahui dia tidak kooperatif saat penyidikan sehingga sempat ditetapkan DPO, dengan dasar 2 kali pemanggilan tidak hadir dengan berbagai macam alasan," kata dia. ***