Home > Berita > Inhil

Meski Tak Sebut Inisial apalagi Nama Terang, Kabid P4KSDKI Diskominfops Inhil Bantah Pernyataan Sekjen Fokus Ornop

Meski Tak Sebut Inisial apalagi Nama Terang, Kabid P4KSDKI Diskominfops Inhil Bantah Pernyataan Sekjen Fokus Ornop

Screenshot berita yang memuat pernyataan Sekjen Fokus Ornop namun komentarnya dibantah seorang pejabat di Pemkab Indragiri Hilir.

Kamis, 23 Agustus 2018 19:50 WIB
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Meski tanpa menyebut inisial apalagi nama terang soal oknum pejabat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang dinilai ”bermasalah”, namun tiba-tiba pernyataan Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan, yang terbit di potretnews.com pada Rabu (22/8/2018) dibantah seorang pejabat. Pernyataan dari sang pejabat dikirimkan kepada wartawan koran online ini lewat pesan singkat WhatsApp, Kamis (24/8/2018).

BERITA TERKAIT:

. Fokus Ornop Ragukan Keberanian Bupati Indragiri Hilir Ganti Pejabat ”Bermasalah” dan Minim Prestasi

Adalah Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (P4KSDKI) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau Trio Beni Putra yang menyanggah penilaian aktivis LSM tersebut.

”Tidak benar itu semua semua yang dituduhkan Fokus Ornop kepada saya dan pak Kadis," tulis Trio Beni.

Catatan Redaksi:
Demi menjaga kepercayaan publik khususnya pembaca bahwa pernyataan Sekjen Fokus Ornop sama sekali tidak menyebut inisial atau nama terang pejabat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pernyataannya, redaksi menerbitkan kembali secara utuh berita berjudul: Fokus Ornop Ragukan Keberanian Bupati Indragiri Hilir Ganti Pejabat ”Bermasalah” dan Minim Prestasi.

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Keberanian Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau HM Wardan untuk mengganti pejabat yang punya kinerja buruk diragukan.

Hal itu bercermin dari periode awal pascaterpilih 2013 lalu, yakni bukan saja kinerja yang buruk bahkan ada beberapa pejabat yang tidak loyal dan ”melawan”, ternyata tidak diganti.

”Terus terang saya ragu keberanian bupati untuk mengganti. Bayangkan saja, lepas terpilih pada periode awal lalu, banyak pejabat yang melawan bahkan menolak saat Wardan berkampanye waktu pilkada, tidak diganti meski kinerja buruk," kata Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Nonpemerintah (Fokus Ornop), Indra Gunawan, menjawab wartawan, Selasa (21/8/2018).

Indra menyinggung pejabat Inhil yang menurutnya minim prestasi dan di mata publik hanya menimbulkan masalah. Misalnya saja oknum yang pernah bertugas di Dinas Pendidikan Inhil lalu yang bersangkutan ”bermasalah” dengan THR guru. Kemudian ketika si pejabat tadi pindah ke Dinas Perindag, bermasalah pula dengan lapak pedagang. Belakangan, di tempat kerjanya yang baru, si oknum dikabarkan pernah memalsukan tanda tangan pimpinan media.

”Tapi hebatnya, dari berbagai kasus yang pernah terjadi, yang bersangkutan selalu lolos dari jerat hukum. Sehingga ada anggapan yang bersangkutan manusia sakti yang kebal hukum," ungkapnya.

Sekjen Fokus Ornop juga mengingatkan tatkala beberapa waktu lalu peralatan Gemilang TV (televisi lokal) raib dan berpindah tangan jadi milik perorangan. Padahal, alat -alat tersebut dibeli dengan anggaran daerah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kominfops.

”Dengan segudang masalah yang pernah menimpa pejabat tersebut, saya heran mengapa bupati masih juga menunjuk mereka. Lebih heran lagi kalau sampai bupati takut mengganti mereka berdua, karena terus menimbulkan masalah,” tandas Indra.

Belum lama ini dari rilis berita yang ada Bupati Inhil, HM Wardan mengaku telah mengantongi nama-nama pejabat eselon Pemkab Inhil yang kinerjanya buruk dan harus segera diganti dengan yang lebih baik.

Meski belum menyebutkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan mutasi pasca dirinya memenangkan Pilkada Inhil, namun ia memastikan waktu tersebut tidak akan lama lagi. "Tunggu saja saat yang mengejutkan itu, yang jelas nama-nama-namanya sudah ada," ucap bupati.

Ia juga menerangkan, sudah tidak ada gunanya lagi bagi pejabat eselon yang merasa terancam akan dimutasi untuk mengharapkan belas kasihan darinya, karena menurutnya, ia sudah memberikan waktu yanh cukup untuk bekerja dengan baik selama ini.

Penilaian kinerja itu sudah lama dilakukan, jadi sekarang tinggal action saja lagi mengganti yang kinerjanya buruk dan tidak loyal itu," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekdakab Inhil Said Syarifuddin pun juga tidak menerangkan kapan dan siapa orang yang akan diganti. Sebagai ketua baperjakat, dia mengaku keputusan mutasi tetap disampaikan kepada bupati yang merupakan kepala daerah.

"Kita rasa wajarlah kalau ada mutasi dalam setiap organisai. Itulah evaluasi untuk perbaikan kinerja. Disamping bertujuan penyegaran, agar para pejabat bisa lebih berprestasi," ujarnya. ***

Kategori : Inhil, Pemerintahan
wwwwww