Kejaksaan Segera Periksa Berkas Korupsi Alkes RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang Diserahkan Polresta Pekanbaru

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru telah menerima berkas penyidikan dua tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Jaksa menerima berkas atau tahap I dari penyidik Polresta Pekanbaru. Usai menerima berkas, jaksa akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekanbaru, Sri Odit Megonondo mengunngkapkannya, Ahad (18/3/2018). Pihaknya menerima pelimpahan berkas untuk dua orang tersangka.

"Baru du berkas yang kita terima tapi saya lupa berkasnya atas nama tersangka yang mana," sebutnya, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Dalam perkara ini terdapat lima orang tersangka, mereka, dr WZ, dr KAP, dan dr M. Ketiganya diketahui merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Selain itu ada dua tersangka dari pihak rekanan, M, dan Y.

Jaksa peneliti yang menerima berkas saat ini diketahui memeriksa kelengkapan berkas untuk mengetahui, apakah berkas sudah lengkap atau masih ada yang kurang.

"Kalau sudah lengkap, kita nyatakan P21 (pemberitahuan bahwa penyidikan sudah lengkap), dan selanjutnya Tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti). Kalau belum lengkap, kita P19 (pengembalian berkas untuk dilengkapi oleh Penyidik)," imbuhnya.

Dalam perkara ini, pagu anggaran pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Tahun Anggaran 2012/2013 mencapai Rp5 miliar. Sementara yang diusut Penyidik Polresta Pekanbaru adalah kerjasama yang dijalin pihak rumah sakit dengan rekanan CV PMR.

Penyidik mendapati pengadaan alkes tersebut tidak sesuai prosedur. Pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp 1,5 miliar. Dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui tiga perusahaan berbeda, bukan kepada rekanan CV PMR.

Nama CV PMR diketahui diduga hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan.

Atas perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 420.205.222. Angka ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPKP Riau. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

Editor:
Akham Sophian