Mahasiswa Kumpul Koin untuk Ganti Fasilitas Gedung DPRD Riau yang Rusak Saat Demo Tolak Mahalnya Harga BBM

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Koin-koin recehan bertebaran di depan pintu Ruang Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu (7/3/2018). Tak hanya recehan koin, ada juga uang kertas pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, dan sepuluh ribu. Uang-uang ini merupakan kumpulan dari penggalangan dana yang dilakukan mahasiswa senin lalu, usai melakukan aksi unjuk rasa hingga menggelar paripurna sendiri di ruang paripurna.

Seperti yang diketahui, aksi unjuk rasa berlangsung diwarnai bentrok akibat massa yang memaksa masuk ke dalam ruang paripurna, namun tidak di izinkan masuk oleh aparat keamanan. Akibatnya, fasilitas berupa pintu kayu yang terbuat dari kayu rusak akibat bentrokan ini, begitu juga dengan kacanya.

Untuk itu, Rabu (7/3/2018), mahasiswa berinisiatif menghantarkan dana hasil penggalangan tersebut untuk mengganti segala kerusakan yang di timbulkan akibat aksi tersebut.

"Totalnya ada Rp 750.550, semoga ini bisa mengganti segala kerusakan yang timbul akibat aksi kemarin," ungkap salah seorang utusan perwakilan BEM se Riau, Hendri Arbayu, dilansir potretnews.com dari riauonline.co.id.

Namun, saat beberapa mahasiswa tersebut ingin menemui pimpinan DPRD, tidak ada satu pun pimpinan yang berada di ruangannya.

"Hari ini kami ke gedung dewan, tapi tidak satu pun pimpinan yang hadir, begitu juga dengan anggota, 65 wakil rakyat tidak ada," ungkap Hendri.

Disayangkan Hendri, di saat pertalite mahal dan premium langka, para anggota dewan sepertinya sibuk kampanye, dan terkesan tidak memikirkan kewajiban mereka untuk kepentingan rakyat.

Hendri dan rombongannya pun mencoba untuk menyerahkan kepada staff di ruangan ketua DPRD, namun staff menolak karena tidak punya kapasitas untuk itu.

Akhirnya, rombongan pun meletakkan koin-koin tersebut di depan pintu ruang paripurna yang di duga di rusak oleh mahasiswa disaksikan langsung oleh satpol PP yang berjaga di DPRD.

"Kami tidak mau ada persepsi bahwa kami mahasiswa tidak bertanggung jawab atas apa yg kami perbuat, meskipun itu belum terbukti," jelas Hendri. ***

Editor:
Akham Sophian