Kabag Humas dan Protokol Setdakab Rokan Hilir ”Setali Tiga Uang” dengan Pejabat yang Digantikannya

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kompak. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab Rokan Hilir (Rohil) Riau Hermanto dan pejabat yang digantikannya Susilo Widagdo, memang sangat kompak. Tatkala ditanya total anggaran kegiatan publikasi tahun anggaran 2017, baik Hermanto maupun Susilo sama-sama tutup mulut alias bungkam.

Hermanto misalnya, meski telah dikonfirmasi via SMS dan WhatsApp ke nomor telepon selulernya 0821546151XX pada 28 November dan 6 Desember 2017, hingga berita ini diterbitkan, tak kunjung memberi tanggapan. Padahal selain laporan terkirim SMS muncul di layar ponsel, di WhatsApp juga ada tanda dua centang biru yang berarti pesan sudah dibaca.

Pria yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Bupati Rohil H Suyatno ini bukanlah sosok baru di bagian humas. Karena pada 2014-2016 jabatan yang sama telah diembannya. Awal tahun 2017 Hermanto sempat hijrah lantaran dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pejabat yang menggantikannya sebagai Kabag Humas dan Protokol Setdakab Rohil adalah Susilo Widagdo yang sebelumnya menjabat Kabid Dinas Perhubungan.

Namun, pada Jumat (10/11/2017) lalu, sang bupati kembali menariknya sebagai kepala bagian humas dan protokol. Sementara pejabat yang digantikannya, Susilo Widagdo, dipercaya menjadi Pj Sekretaris Dinas Perhubungan. Keduanya dilantik pada hari yang sama oleh Sekretaris Daerah Rokan Hilir Drs H Surya Arfan MSi.

Sumber potretnews.com mengungkapkan, Hermanto sengaja dikembalikan ke posisi semula (kabag humas dan protokol) untuk membantu ”memuluskan” jalan bosnya ke kursi Wakil Gubernur Riau yang santer dikabarkan berpasangan dengan petahana, Arsyadjuliandi Rachman (Andi Rachman). ”Dia dipakai untuk membangun pencitraan Bupati Suyatno naik menjadi ’Riau 2’ pada Pilgub 2018,” ujar sumber yang keberatan namanya ditulis.

Jauh hari sebelum potretnews.com mengirimkan pertanyaan kepada Hermanto --agar berita yang diterbitkan berimbang (cover both side) sesuai dengan prinsip dan kode etik jurnalistik--, koran online ini pada Selasa (7/11/2017) pagi sekira pukul 09:09 WIB, juga berupaya keras memperoleh keterangan dari Susilo, terkait besaran anggaran kegiatan publikasi dan soal penerbitan advertorial (advertising editorial) yang kabarnya dilakukan secara diam-diam tanpa jelas mekanismenya.

Namun, pertanyaan via SMS yang dikirim potretnews.com ke nomor telepon seluler yang selama ini dipakai Susilo yakni 0812688033xx, juga tak direspons. Padahal, ketika dicoba dihubungi beberapa saat setelah SMS terkirim, nomor tersebut dalam keadaan aktif.

BERITA TERKAIT:

. Kabag Humas dan Protokol Setdakab Rokan Hilir Bungkam Ditanya soal Rincian Besaran Anggaran Kegiatan Publikasi

Aksi kompak untuk bungkam atau acuh tatkala dikonfirmasi soal anggaran kegiatan publikasi sebagaimana yang dilakukan Hermanto dan Susilo di Rokan Hilir, juga ”setali tiga uang” dengan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Indragiri Hulu Jawalter dan Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Firmansyah Eka, ketika dikonfirmasi dalam waktu yang berbeda, belum lama ini. Baik Jawalter maupun Firmansyah Eka tampaknya memilih ”cuek” atau ”menghindar”.

BACA JUGA:

. Dikonfirmasi soal Mekanisme Penetapan Media Massa yang ”Digandeng” untuk MoU Kegiatan Publikasi 2017, Plt Kadis Kominfo Indragiri Hulu Jawalter Cuek

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau Tatang Yudiansyah menyayangkan jika hari gini masih ada pejabat pemerintah, apalagi dengan jabatan sekelas Kepala Dinas Kominfo atau kabag humas yang harusnya menjadi bagian corong program pemerintah, mempertontonkan sikap yang acuh atau ”menghindar” dari pers.

”Kehadiran wartawan yang profesional jangan dianggap sebagai momok, apalagi wartawan ditakuti dan dianggap penghambat. Justru seharusnya humas itu bersinergi dengan wartawan profesional. Kalau ada teman-teman yang konfirmasi untuk kepentingan pemberitaan, harusnya humas dan Kominfo dengan senang hati memberi keterangan. Kalau semua (konfirmasi) harus ke bupati atau sekda, tidak perlu ada mereka,” tandas Tatang menjawab potretnews.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Tatang, tidak ada alasan bagi seorang pejabat seperti Kadis Kominfo atau kabag humas untuk tidak bisa memberi keterangan. Apalagi soal angka pun saat ini tidak boleh dirahasiakan.

BACA JUGA:

. Dimintai Nomor Ponsel Kadisnya untuk Dikonfirmasi, PPTK Diskominfo Kota Pekanbaru Khairul (Ocu) Kirim Nomor yang Sudah Tidak Aktif Lagi

Sementara itu, tokoh pers nasional yang juga penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers-PWI H Abdul Ronny Simon yang dimintai pendapatnya secara terpisah, belum lama ini, mengaku heran jika ada oknum ASN yang cuek atau memilih diam saat dikonfirmasi wartawan.

”Pejabat-pejabat seperti ini harusnya tidak diposisikan di OPD (organisasi perangkat daerah) seperti Kominfo atau bagian humas. Mungkin bupatinya salah menempatkan,” ujar Ronny Simon. ***