Duh, Jalur Trans Sumatera Terancam Gagal Rampung pada 2019, Ini Penyebabnya

MEDAN, POTRETNEWS.com - Pembangunan jalur kereta api Sumatera atau Trans Sumatera Railway terancam gagal rampung pada 2019. Padahal, dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPN), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan proyek tersebut selesai dua tahun mendatang. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nursalam mengatakan, target itu tidak akan tercapai karena keterbatasan anggaran pemerintah. Proyek ini diakui baru bisa menghubungkan tiga dari sepuluh provinsi yang ada di Sumatra hingga 2019 kelak.

"Targetnya memang 2019 Aceh sampai Lampung terhubung jalur kereta api. Tapi karena keterbatasan anggaran, yang bisa direalisasikan hanya Aceh-Sumatera Utara-Riau," kata Edy, Kamis (28/9/2017), dilansir potretnews.com dari republika.co.id.

Edy menjelaskan, tahun ini, jalur penghubung Sumut-Riau maupun Aceh-Sumut akan mulai dikerjakan. Untuk jalur Sumut-Riau akan dibangun jalur rel baru sepanjang 40 kilometer dari Rantau Prapat menuju Kota Pinang. Jalur ini, lanjutnya, akan disambungkan ke perbatasan Riau hingga ke Kota Duri dan pelabuhan Dumai.

"Untuk jalur Sumut-Aceh, kita juga sudah mulai Binjai-Besitang, lalu nanti ke Langsa," ujar dia.

Keberadaan jalur kereta api ini diklaim akan menumbuhkan ekonomi di ketiga provinsi tersebut. Apalagi, lanjut Edy, jalur tersebut menjangkau hingga areal industri dan pelabuhan. "Ini akan sangat strategis, misalnya, pelabuhan Dumai yang tengah dikembangkan menjadi pelabuhan penghubung dengan Malaysia dan Singapura," kata Edy.

Edy menyebutkan, untuk mega proyek Trans Sumatra Railway ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 5 triliun. Rp 2,5 triliun di antaranya telah dialokasikan tahun ini. "Untuk proyek tersebut, 30 persen anggarannya dari pemerintah dan 70 persen dari swasta. Sejauh ini yang sudah disiapkan pemerintah mencapai 26 persen. Tinggal empat persen lagi yang belum. Kami berharap ada swasta yang berminat untuk investasi," kata Edy.

Hingga kini, hanya anggaran yang menjadi persoalan utama dalam pembangunan proyek tersebut. Edy mengklaim, tidak ada masalah signifikan terkait hal-hal teknis, seperti pembebasan tanah maupun kesiapan kontraktor yang mengerjakan proyek itu.

"Untuk pembebasan lahan sedikit lagi, nggak terlalu signifikan. Kalau kontraktor, di Sumut ini banyak sekali. Tapi kami juga akan melibatkan kontraktor nasional, nggak pakai asing. Jadi masalahnya hanya di anggaran," ujar dia. ***

Editor:
Muh Amin