PotretNews.com Senin 20 Agustus 2018
Home > Berita > Riau

Budaya Kerja Dinilai Tak Mendukung, Slogan Riau Go IT Diyakini Hanya Sebuah Mimpi, Noviwaldi Jusman: Sebaiknya Diganti Jadi ”Riau untuk Itu” Saja

Budaya Kerja Dinilai Tak Mendukung, Slogan <i>Riau Go IT</i> Diyakini Hanya Sebuah Mimpi, Noviwaldi Jusman: Sebaiknya Diganti Jadi ”Riau untuk Itu” Saja

Wakil Ketua DPRD Riau Ir Noviwaldy Jusman.

Rabu, 22 Maret 2017 20:48 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Tekad Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA untuk menjadikan pemerintahannya sangat digital melalui slogan Riau Go IT, diyakini hanyalah sebuah ''mimpi''. Pasalnya, ''jauh panggang daripada api'' alias tidak sesuai dengan kondisi.Analisis terhadap slogan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Ir Noviwaldy Jusman, Rabu (22/3/2017). Menurut dia, slogan itu harus dibuat sesuai dengan kondisi kekinian, dan jangan asal buat.

''Bagaimana mau berhasil, perangkatnya terutama SKPD tidak memahami. Dalam pembahasan RAPBD, cermin SKPD siap masuk ke dunia digital itu tidak ada. Toh mereka masih mengusulkan kegiatan dan program seperti tahun-tahun sebelumnya. Hampir semua instansi yang melayani perizinan dan pendapatan, tak ada yang mengusulkan program digital. Jadi menurut saya, Andi Rachman (sapaan akrab gubernur, red) itu bekerja sendiri, bawahannya tidak paham,'' jelasnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Dikatakan politisi Partai Demokrat itu, kalau Riau siap masuk ke pemerintahan sistem digital, Riau harus membuat pemerintahan di ujung jari artinya bisa mengurus izin tanpa harus bertemu pemberi dan penerima jasa. Mampu mengurangi penggunaan uang non tunai termasuk di pemerintahan, baik gaji, tunjangan dan honor.

Ads
''Pembayaran kegiatan juga diharamkan menggunakan uang kertas, semua harus non tunai untuk menghindari pungli dan resiko membawa uang. Seperti dalam hal pembayaran trans metro, parkir, air, PLN dan lain-lain kita pakai nontunai, hanya dengan satu kartu saja. Apa Pemprov Riau siap untuk itu?'' ingatnya.

''Dan banyak lagi yang bisa kita gunakan IT (digital) untuk transaksi nontunai. Termasuk menggunakan fasilitas teleconference karena dapat mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Tapi usaha ini semua selalu dapat perlawanan dari dalam sendiri dengan sejuta alasan tak mau melaksanakan ini. Muaranya tentu akan kehilangan pungli dari perjalanan dinas,'' imbuh dia.

Selain itu, setiap instansi pemerintah wajib membuat perangkat penilaian terhadap pelayanan sehingga semua tahu penilaian masyarakat, public statifaction (kepuasan publik) dan segera mengambil tindakan pembinaan dan corrective action (tindakan perbaikan).

Dan sudah menjadi rahasia umum, kata dia, perjalanan dinas kadang disorot sebagai kegiatan akal-akalan, pergi 2 orang tapi bawa SPPD 10 orang seakan tempat tujuan pakai prinsip tahu sama tahu.
Jika semua kegiatan sudah digital, katanya, gelar Riau sebagai negeri penghasil para koruptor lambat laun akan hilang. ''Tapi siapa pejabat yang mau mendukung? Ini menyangkut penghasilan,'' ujarnya.

Karena akan sulit diterapkan, Noviwaldy menyarankan agar Riau Go IT diganti saja menjadi Riau untuk Itu. Karena itu punya arti yang sangat luas. ''Karena kita sudah melihat di pemaparan forum-forum konsultasi publik, musrenbang, RKPD dan lain-lain sangat tak menggambarkan Riau Go IT,'' ujarnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi

Tour de Siak 2018
wwwwww