Longsor dan Banjir di Perbatasan Riau-Sumbar Diduga Dipicu Kerusakan Lingkungan

LIMAPULUHKOTA, POTRETNEWS.com - Isu kerusakan lingkungan yang jadi pemicu bencana longsor dan banjir di Limapuluhkota, Provinsi Sumatera Barat (berbatasan dengan Provinsi Riau, red) bukan sekadar isapan jempol semata. Kerusakan itu terpantau dari foto udara yang dilakukan sejumlah pihak. Hutan-hutan gundul, pembalakan liar dan penambangan, menambah parah kerusakan. Sebab itu, sejumlah pihak mendesak agar audit lingkungan segera dilakukan di Pangkalan dan Kapur IX. Termasuk audit terhadap perusahaan tambang yang diduga beroperasi di luar aturan yang berlaku. Desakan juga dilontarkan mantan Anggota DPR RI Taslim Chaniago. Taslim menilai, kerusakan lingkungan di Pangkalan sudah sangat parah.

”Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan dan Kapur IX Kabupaten Limapuluhkota harus diaudit agar bencana banjir dan longsor yang seringkali terjadi di daerah dapat diminimalisir. Di samping curah hujan yang tinggi, ditenggarai bencana banjir dan longsor yang terjadi baru-baru ini akibat ulah banyaknya tambang dan perambahan hutan di sekitar kawasan,” kata Taslim Chaniago saat meninjau lokasi longsor sekaligus memberikan bantuan, Minggu (12/3/2017), dilansir potretnews.com dari harianhaluan.com.

Kemudian, lanjut Taslim, hadirnya PLTA Kotopanjang tentunya disamping berdampak positif, ada juga sisi lingkungan yang perlu diperhatikan. “Harus ada audit lingkungan yang menyeluruh di Pangkalan dan Kapur IX, sehingga kejadian tidak berulang dan masyarakat tidak selalu menjadi korban,” ucap Sekretaris DPW PAN Sumbar itu.

Dijelaskan Taslim, audit lingkungan dilakukan untuk menjawab prasangka sejumlah kalangan terkait dugaan kerusakan lingkungan. “Lewat audit lingkungan, semua prasangka akan terjawab. Makanya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus segera melakukannya,” ungkap Taslim.

Taslim berjanji, lewat jaringan politik yang dimilikinya, permasalahan ini akan dibawa ke pusat. ”Saya akan membawa permasalahan ini ke pusat, dan bisa menjadi usulan dari DPW PAN Sumbar ke DPP, untuk kemudian dibicarakan di tingkat nasional, termasuk di DPR RI. Semua dilakukan agar bencana tidak berulang,” ujarnya. ***

Editor:
Farid Mansyur