PotretNews.com Selasa 11 Desember 2018
Home > Berita > Riau

Diduga Masih Ada Pungutan Uang SPP, DPRD Minta Saber Pungli Bidik Sekolah di Pekanbaru

Diduga Masih Ada Pungutan Uang SPP, DPRD Minta Saber Pungli Bidik Sekolah di Pekanbaru

Ilustrasi.

Selasa, 28 Februari 2017 15:38 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kalangan Anggota DPRD Pekanbaru, Riau, belakangan ini, banyak menerima pengaduan dari orang tua siswa. Terutama masih adanya sekolah yang nekad memungut uang SPP. Padahal, pemerintah sudah melarangnya. Bahkan larangan tersebut, tertuang di dalam Permendikbud No 75 Tahun 2015.Anggota DPRD Pekanbaru H Fathullah, Selasa (28/2/2017) mengaku, ada beberapa sekolah negeri yang dilaporkan masyarakat yang masih memungut SPP. Seperti SMAN 9, SMAN 1 dan SMAN 8. Kondisi ini sangat ironis, karena pihak sekolah tidak mematuhi aturan yang ada.

Karena masih membandelnya oknum di sekolah tersebut memungut SPP, DPRD meminta Tim Saber Pungli masuk ke sekolah, menyelidiki kasus ini. Sebab, ranah ini sudah masuk pungutan liar. Apalagi untuk persoalan ini, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun dan untuk kabupaten/kota Rp 500 miliar.

"Kita dukung, Tim Saber Pungli itu harus menyelidiki persoalan ini. Sehingga ke depan ada efek jera. Apalagi sang oknum nekad membuat alasan, bahwa SPP itu harus dilunasi. Ini kan sangat ironis. Siswa terus dibebani dengan pungli berbagai modus," tandasnya seperti diberitakan tribunpekanbaru.com yang dilansir potretnews.com

Ads
Tidak hanya SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov Riau, politisi Gerindra ini meminta tim Saber Pungli Kota Pekanbaru juga untuk menyelidiki SPP di tingkat SD atau SMP. Termasuk pungutan uang komite, yang hingga saat ini masih dikeluhkan wali murid.

"Sesuai Permendikbud itu, uang komite tersebut sifatnya hanya partisipasi. Tidak ada yang ditetapkan besarannya. Sekarang kan tidak, oknum guru di sekolah melalui pengurus komite, tetap saja memungut uang komite sesuai besarannya. Alasannya semua orangtua murid setuju. Padahal, ada penekanan dan pengancaman. Ini yang harus diberantas," tegasnya lagi.

Karena persoalan ini sudah menyebar dan tidak ada malunya lagi oleh oknum, DPRD meminta agar Disdik juga turun tangan. Baik Disdik Pekanbaru maupun Disdik Riau. ***

Editor:
Fanny R Sanusi

wwwwww