Wakil Rakyat Ini Bilang Anggaran Setengah Triliun Rupiah untuk Perjalanan Pejabat dan Anggota DPRD Riau Masih Wajar

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sepertinya anggaran ratusan miliar yang ”dikuras” melalui APBD Riau 2017 untuk perjalanan dinas dan ke luar negeri bukan masalah bagi wakil rakyat di DPRD Riau. Anggota dewan merasa jumlah besar yang dianggarkan sudah sesuai dengan jasa bagi pengabdian kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui, dalam APBD murni 2017, Pemprov Riau menganggarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp514 miliar. Dana itu, 33 persen atau sebesar Rp147,7 miliar akan digunakan untuk belanja perjalanan dinas bagi Anggota DPRD Riau. Kemudian juga ada anggaran untuk perjalanan wakil gubernur, meski pejabat yang mengisi posisi itu belum ada.

Berdasarkan data yang dilansir Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau, dana sebesar itu, Rp56,8 miliar merupakan biaya kunker dewan dalam/luar daerah, kunker AKD sebesar Rp58,5 miliar dan kegiatan reses dewan sebesar Rp30,4 miliar.

Kemudian juga terdapat biaya kunjungan kerja luar negeri pimpinan dan anggota dewan sebesar Rp28,8 miliar, naik dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp12,7 miliar.

Anggota Komisi D DPRD Riau H Mansur HS dikutip potretnews.com dari GoRiau.com mengatakan, anggaran tersebut tentu sudah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh Badan Anggaran DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Karena jumlah tersebut sudah melalui pembahasan sebelum disahkan.

"Saya tanya, kalau dibilang pemborosan, dari segi mana melihatnya. Tentu anggaran itu, Banggar dan TAPD yang tahu. Mereka kan sudah membahas terperinci, semua sesuai kebutuhan. Selagi tak salahi aturan, saya kira wajar," kata politisi PKS ini, Kamis (19/1/2017).

Mansur juga mengatakan, kegiatan anggota dewan berupa kunjungan kerja baik dalam negeri atau ke luar negeri, adalah untuk kepentingan daerah. "Semua kan ada hasil, wakil rakyat bekerja untuk daerah ini. Paling tidak pemikiran yang didapat dari kunjungan dapat diserap bagi pembangun ke depan," imbuhnya.

Hal yang sama juga diakui anggota Anggota Banggar DPRD Riau H. Husni Thamrin. Dia menyebut, tidak ada yang berlebihan dengan anggaran yang dibuat. "Semuanya justru berkurang. Ini sesuai kebutuhan saja," kata anggota banggar tersebut.

Husni menyebutkan, perjalanan dinas tersebut merupakan anggaran keseluruhan di DPRD Riau mulai dari Sekretariat hingga perjalanan dinas anggota dewan. "Selagi itu tidak terlalu mencolok, menurut saya wajar-wajar saja," ujarnya.

Dirinya menambahkan, untuk DPRD Riau sendiri anggaran perjalannan dinas tersebut diperuntukkan bagi studi banding pembahasan ranperda yang ada di tahun 2017 ini. Pihaknya akan mengoptimalkan anggaran tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Tidak ada yang mubazir anggaran itu, pasti ada manfaatnya karena ranperda yang kita bentuk 2017 ini banyak manfaatnya untuk masyarakat. Tergantung dari sisi mana kita melihat, jadi tidak bisa kita bilang itu pemborosan," tuturnya.

Terkait masuknya anggaran untuk porsi wakil gubernur (wagub), meski posisi tersebut sampai saat ini belum terisi, Husni Thamrin mengatakan itu adalah anggaran antisipasi. "Kalau soal anggaran untuk wagub, memang kami harus sediakan. Ini dikhawatirkan sewaktu-waktu wagub sudah terpilih, sangat lucu kalau tidak ada anggaran," imbuhnya.

Husni Thamrin juga meminta agar masalah anggaran perjalanan dinas tidak dipolemik. Karena anggaran tersebut sebagai bentuk dukungan kerja bagi tugas wakil rakyat. "Tidak mungkin kunker pakai uang pribadi," ujarnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi