PLN Tetap Matikan Lampu PJU di Sejumlah Ruas Jalan Kota Pekanbaru, Sekdako M Noer Sebut Ada Oknum yang Ingin Perkeruh Suasana

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pihak PT PLN Wilayah Riau tampaknya masih akan tetap mematikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru. Hampir sepekan ini PJU di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Sudirman, Diponegoro, Gajah Mada dan Tuaku Tambusai dimatikan oleh pihak PLN.

Ini dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas PLN terhadap Pemko Pekanbaru yang menunggak dalam membayar tagihan listrik PJU.

"Katanya pak wali kota (plt wali kota) mau ketemu dengan kita, jadi kita tunggu saja seperti apa nanti kesepakatanya," kata Manajer SDM dan Humas PLN Wilayah Riau Kepri, Dwi Suryo Abdullah, Senin (2/1/2017), sebagaimana dikutip potretnews.com dari tribunpekanbaru.com.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Muhammad Noer mengaku geram dengan kebijakan yang dilakukan pihak PLN. Menurut M Noer, seharusnya PLN tidak mematikan lampu PJU. Sebab lampu tersebut erat kaitannya dengan kenyamanan dan keamanan masyarakat banyak.

"Harusnya PLN itu mendukung pemerintah dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di daerah kita, ini kan tidak. Mereka membuat recok dan merusak suasana yang kondusif, itu yang sangat saya sayangkan," kata M Noer seraya menyebut jika ini ada oknum yang coba-coba ingin memperkeruh suasana ini.

"Saya yakin ini oknum di PLN itu yang sok hebat, yang mau mengancam-ngancam," imbuhnya.

Pihaknya menilai, apa yang dilakukan oleh PLN terlalu berlebihan. Sebab utang PJU yang belum dibayarkan tersebut, sudah dianggarkan ditahun 2017 dan sudah dimasukkan dalam skala prioritas.

"Jadi tidak mungkin itu tidak kita bayarkan. Kita sudah buat surat resmi ke PLN menjelaskan kondisi keuangan kita, dan kekurangan itu sudah kita anggarkan di 2017. Kalau kita diam-diam, ada uang kita simpan dalam saku, itu wajar kalau mereka matikan," paparnya.

Seperti diketahui, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru menunggak pembayaran listrik PJU ke pihak PLN sebesar Rp 15 miliar. Yakni untuk tagihan bulan Oktober, November dan Desember.

Untuk bulan Oktober pihak Pemko hanya mampu membayarkan sekitar Rp 4 miliar dari tagihan sebesar Rp 6 miliar. Sisanya Rp 2 miliar lagi akan digabungkan dengan tagihan bulan November dan Desember yang akan di anggaran tahun 2017 mendatang. ***

Editor:
Farid Mansyur