Kasus Penyelundupan di Riau Sudah Dilaporkan ke Presiden

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melaporkan mengenai pencapaian penerimaan negara 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Dirinya sebelumnya, telah melakukan teleconference dengan seluruh kantor wilayah di 33 provinsi, baik dari Ditjen Perbendaharaan Negara, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan Ditjen Kekayaan Negara. Hal ini demi mengetahui capaian penerimaan negara hingga di ujung tahun 2016.

"Pertama-tama adalah untuk mendengar laporan dari mereka, dan sebagian besar semuanya mewakili pulau-pulau tersebut. Jadi pertama tadi Papua, Maluku, kemudian NTB, NTT, dan Bali. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, Sumatera kemudian Jawa. Kita dengarkan situasi terakhir," katanya di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Sabtu (31/12/2016) malam, seperti dikutip potretnews.com dari sindonews.com.

Untuk Ditjen Pajak, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, laporan masih belum sempurna karena masih menunggu capaian dari program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga tengah malam. Mengingat, layanan tax amnesty buka 24 jam di akhir periode II 2016 kemarin.

"Masih banyak yang ikut tax amnesty dan e-billingnya sudah masuk tapi dokumennya belum selesai. Jadi kita memang menunggu pajak sampai jam 12," imbuh dia.

Sementara untuk Ditjen Bea dan Cukai, hampir seluruh provinsi di luar Jawa pencapaian targetnya di atas 100%. Selain itu, dilaporkan juga di beberapa tempat seperti Riau ada masalah penyelundupan yang sedang ditangani.

Sedangkan dari Ditjen Perbendaharaan Negara, Sri Mulyani memantau mengenai pencairan anggaran. Selama dua hari terakhir di 2016, Ditjen Perbendaharaan Negara cukup banyak mencairkan anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN), dana alokasi khusus (DAU) dan subsidi.

"Jadi tadi Ditjen Perbendaharaan di seluruh instansi di seluruh daerah juga melakukan pelayanan yang luar biasa. Kemudian dari kita menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan," tutur Sri.

Mantan Menkeu era Presiden SBY ini menambahkan, pihaknya juga meminta seluruh instansi di bawah Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan 2016. Dengan begitu, pada awal tahun Kementerian Keuangan telah dapat melakukan perencanaan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 secara lebih baik.

"Tentu kami akan menyusun laporan berdasarkan situasi jam 12 ini, nanti kita selesaikan laporannya dan besok pagi-pagi sekali harus kami kirimkan kepada Presiden mengenai situasi APBN 2016 dari sisi pelaksanaannya, berapa akhirnya penerimaan negara dari pajak, bea cukai, PNBP, berapa belanja kita yang akhirnya keluar dari kementrian/lembaga ke daerah maupun belanja non K/L, kemudian berapa akhirnya defisit yang akan terjadi," ujarnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi