Home > Berita > Inhil

Bupati Wardan dan Pejabat Pemkab Inhil Lihat dari Dekat Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Enok

Jum'at, 23 September 2016 06:18 WIB
Advertorial
bupati-wardan-dan-pejabat-pemkab-inhil-lihat-dari-dekat-pembangunan-infrastruktur-di-kecamatan-enokBupati Indragiri Hilir HM Wardan bersama Anggota DPRD dan pejabat terkait meninjau pembangunan di Kecamatan Enok, Selasa (20/9/2016).
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com – Melihat ledar dekat proses pembangunan infrastruktur, Bupati H Muhammad Wardan melakukan peninjauan langsung ke Kecamatan Enok, Selasa (20/9/2016). Dalam peninjauan ini, bupati didampingi Anggota DRPD Inhil dan beberapa pejabat pemkab. Diawali dengan melihat langsung proses perekaman e-KTP di Desa Suhada yang didampingi Kepala Desa M Ikhsan.

Selanjutnya bupati dan rombongan juga melihat kondisi jembatan longsor yang ada di Kecamatan Enok. Jembatan yang berada yang di ruas Jalan nasional yang menggunakan dana APBN, ruas jalan ini menuju Pelabuhan Samudera Kuala Enok.

Bupati juga berkesempatan melihat beberapa fasilitas pemerintah yang di danai melalui Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Mantan Kadis Pendidikan provinsi Riau itu juga berkesempatan melihat langsung ruas jalan lintas yang menghubungkan Kecamatan Enok dengan Kecamatan Sungai Batang.

"Saya ingin melihat langsung pembangunan infrastruktur di Kecamatan Enok. Termasuk kondisi ruas jalan nasional, khususnya oprit jembatan yang lonsor kita akan koordinasikan dengan pihak kontaktor yang mengerjakan pekerjaan ini melalui Dinas Bina Marga Kabupaten Inhil," tutur bupati.

Diharapkan, pekerjaan ini dapat di evaluasi khususnya dari segi perencanaan, dengan kejadian ini dari segi pengawasan harus lebih intensif yang seharusnya berkoordinasi dengan konsultan sebagai pengawas pekerjaan yang seharusnya segera melaporkan hal ini, jangan sampai seperti ini sudah hampir selesai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penegasan senada juga disampaikan Anggota DPRD Inhil H Edy Hariyanto Sidrang yang meminta kepada pihak rekanan atau kontraktor untuk bekerja sesuai dengan speknya jangan terkesan hanya asal kerja saja.

"Seharusnya pekerjaan yang di danai oleh APBN seharusnya ada koordinasi dengan pihak Kabupaten dalam hal ini Dinas Bina Marga, selama ini tidak pernah ada. Kedepan di harapkan untuk dikoordinasikan dengan pihak Kabupaten sehingga pekerjaan yang tidak mampu di awasi oleh pusat, DPRD Inhil siap membantu dari segi pengawasan," ujar politisi Partai Golkar ini. (adv/pemkab/suf)

Kategori : Inhil, Umum, Pemerintahan
wwwwww