Waduh, Sudah Mau Masuk Tahun 2017, tapi Masih Ada Klaim dari Media soal Advertorial Terbitan 2015 yang Belum Dibayar Humas Setdakab Meranti

SELATPANJANG, POTRETNEWS.com - Beberapa wartawan Kepulauan Meranti menggelar pertemuan dengan Bagian Humas Setdakab dan Humas Setwan Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Hearing ini dilakukan setelah tidak adanya kejelasan pembayaran hutang maupun kerja sama pemberitaan. Rapat dengar pendapat difasilitasi oleh DPRD Kepulauan Meranti. Waktu itu hadir wakil pimpinan Muzamil dan Taufikurrohman. Terlihat juga Ketua Komisi B Dedi Putra SHi.

Hadir dari pihak Setdakab Kepulauan Meranti Kabag Humas Ery Suhairi didampingi Anggota Berty Asmara. Sementara di pihak Humas Setwan terlihat Sekwan Nuriman Khair, dan Kabag Humas Toha. Dalam hearing, ada beberapa poin yang ditanyakan wartawan ke Humas Pemkab Meranti yaitu kejelasan pembayaran hutang.

Dalam hal hutang pemda, salah seorang wartawan Erik Afnando mengaku masih ada hak yang belum dibayar kepada dirinya. Hutang tersebut sudah lama (bukan tahun 2016, red). Malah, kata Erik, di tahun 2015 lalu, realisasi keuangan telah besar sementara ada beberapa teman wartawan malah tidak menerima uang pencairan itu.

Kemudian, wartawan juga mempertanyakan kejelasan pembayaran hutan di Setwan Meranti. Dimana, ada beberapa kegiatan orderan Humas Setwan belum dibayar hingga September 2016.

"Saya mempertanyakan anggaran advertorial tahun 2015. Kawan-kawan ada yang belum dibayar tapi realisasi keuangan sudah mencapai targetnya," ungkap Erik waktu itu.

Beberapa wartawan lain juga mempertanyakan hal yang sama ke Humas baik Setwan maupun Setdakab Kepulauan Meranti.

Sebelumnya pemimpin hearing M Tofikurrohman menyerap semua penyampaian wartawan. Kemudian memberikan kesempatan kepada humas untuk menjawab.

Ery Suhairi waktu itu menanggapi terkait hutang Pemda yang disampaikan Erik Afnando. Kata Ery, mereka terlebih dahulu akan mengcroscek (mengiventarisir, red) dan mencocokkan pembayaran dengan kwitansi pencairan. "Kita ada yang kirim langsung ke perusahaan, dan ada yang bayar ke wartawan di daerah dengan berbekalkan surat kuasa. Nanti kita croscek lagi data yang kami punya dengan transfer ke perusahaan," kata Hery.

Sementara untuk kegiatan tahun 2016, Hery mengaku memang belum ada sama sekali. Hal itu disebabkan dampak dari rasionalisasi.

Sementara menanggapi pembayaran hutang di Setwan, Nuriman Khair mengaku juga karena dampak rasionalisasi. Mereka hanya bisa mengajukan GU sebesar lebih kurang Rp800 juta. Itu pun, menurut Nuriman Khair, setiap GU hanya dibayar Rp600 juga saja oleh Dispenda.

"Saya masukkan semua tagihan, kemudian saya bawa ke pimpinan untuk melihat mana yang diprioritaskan pembayarannya," aku Nuriman.

Sebelumnya dalam hearing yang juga ada masukan dari wartawan terutama tidak pernahnya ada kegiatan coffee morning, sempat sedikit adu jawab antara wartawan dengan humas. Hal itu tak berlangsung lama, Muzamil langsung menengahi.

"Saya pikir jangan lagi mengungkit kesalahan yang lama. Yang terpenting sekarang apa solusi untuk membayar hutang. Lalu, terkait coffee morning itu sangat bagus. Kita ingin ada kongkow-kongkow dengan wartawan tapi menghasilkan sesuatu yang baik pula," kata Muzamil.

Atas saran ini, baru hearing kembali berjalan sebagaimana mestinya. Namun, baik Humas Setda maupun Humas Setwan, belum bisa memastikan kapan hutang tersebut akan dibayar.

Humas Setdakab akan terlebih dahulu menginventarisir yang mana saja harus dibayar. Sedangkan Setwan akan meminta semua tagihan dan akan diusahakan pembayarannya.

Dedi Putra merangkum pertemuan itu harus ada tiga target. Yaitu, dalam jangka pendek Humas harus memastikan kapan dibayar hutang-hutang itu. Kemudian yang menengahnya dewan harus meneliti anggaran prioritas Pemda setelah adanya rasionalisasi, sedangkan untuk jangka panjang memang harus ada program coffee morning minimal 3 kali setahun. Hal itu diharapkan bisa meminimalisirkan miskomunikasi antara media dan legislatif maupun pemda.

Kabag Humas ”Disemprot” Dedi Putra
Dalam hearing itu, Dedi Putra SHi terlihat kesal dengan Kabag Humas Ery Suhairi. Dimana, waktu rapat Ery Suhairi mencatat semua pembahasan di map, sementara kertas telah disediakan dengan jumlah yang lumayan banyak.

Politisi PPP ini menilai Kabag Humas Ery Suhairi tidak serius membahas masalah hutang ini. "Kabag Humas (Setdakab) terlihat tidak serius, buktinya mencatat di map," ujar Dedi.

Dalam memberikan jawaban Kabag Humas juga tidak bisa langsung ke pokok permasalahan. Kabag Humas Ery dianggap tidak mengerti sehingga jawaban yang diberi terkadang mengambang dan tidak mengarahkan kepada solusi. "Tak ngerti Kabag Humas. Makanya kami mau PPTK Rudi dibawa ke sini, tapi dia tidak datang," kata Syawaluddin pula.

Sementara PPTK Humas Setdakab Rudi yang ditunggu-tunggu wartawan kehadirannya malah tidak menampakkan diri.

Hearing yang berakhir pukul 11.45 WIB itu masih belum menemukan titik terang. Namun, wartawan memberi kesempatan Pemda maupun Setwan untuk menyelesaikan hutang. Kalau tidak juga dilakukan, akan diadakan pertemuan berikutnya. ***

Editor:
Farid Mansyur

Sumber:
GoRiau.com