Observasi Komisi B DPRD Riau ke Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta; Gali Potensi Kelautan dan Perikanan untuk Perbaikan Nasib Nelayan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ide untuk mewujudkan program budidaya ikan di Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, sepertinya bakal terwujud tahun depan. Untuk membuat ”mimpi” itu menjadi nyata, Anggota Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Provinsi Riau yang tergabung di Komisi B belum lama ini melakukan observasi (kunjungan kerja, red) ke Dinas Kelautan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan yang mereka ke KPKP provinsi ibu kota NKRI tersebut, menurut Ketua Komisi B DPRD Riau H Marwan Yohanis SSos, untuk melihat dari dekat pengelolaan perikanan yang dianggap berhasil di sejumlah tempat di DKI Jakarta, salah satunya Kepulauan Seribu.

Marwan menyebut, pengamatan dan penggalian informasi seputar kelautan dan perikanan mutlak diperlukan jika para pihak di Riau serius mengembangkan sektor ini di Pulau Jemur pada 2017.

”Kami sudah mempersiapkan zona untuk budidaya ikan laut, salah satunya di Pulau jemur yang terletak di Kabupaten Rohil. Alasannya, lokasi ini diyakini mampu menarik perhatian pengunjung dan investor, kata Marwan menjawab potretnews.com, Rabu (29/6/2016).

Politisi Partai Gerindra ini membeberkan, pihaknya di Komisi B bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau akan mendorong Pulau Jemur untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya perikanan. Selain itu, berdasarkan hasil tinjauan mereka ke lapangan, Pulau Jemur potensi yang bagus.

Aktivitas nelayan di Pulau Jemur Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

“Kita sudah mendiskusikan dan terus melakukan penjajakan dengan Norwegia untuk kerja sama pengembangan budidaya ikan di daerah perairan. Kami Komisi B akan terus mendorong pemprov dan pemkab untuk serius menggarapnya. Kira-kira dana yang akan dialokasikan untuk budidaya tersebut ada berkisar sekitar 50-60 miliar rupiah,” tuturnya.

Dia menyampaikan, alasannya memilih Norwegia untuk pengembangan budidaya ikan, karena negara tersebut sudah memakai teknologi tinggi keramba. Selain itu sebelumnya kerja sama pengembangan budidaya ikan perairan sudah berjalan di Kabupaten Yapen, Papua. Kerja sama tersebut sekaligus sebagai proyek percontohan di Indonesia.

“Di Indonesia sendiri Yapen sudah terlebih dahulu memulai kerja sama dengan Norwegia. Kita di Riau juga memiliki perairan yang cukup berpotensi untuk melakukan budi daya ikan laut,” papar Marwan.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Norwegia menawarkan teknologi yang diklaim ramah lingkungan untuk budidaya perairan di Riau. Teknisnya menggunakan teknologi tinggi Keramba di perairan.

Menurut Marwan, pihaknya sudah beberapa kali berdiskusi dengan Duta Besar (Dubes) Norwegia di Jakarta untuk menindaklanjuti penjajakan kerja sama.

“Terakhir kami juga diundang oleh Dubes Norwegia bertemu dengan Menteri Perikanan dan Kelautannya untuk melihat langsung cara pengerjaan teknologi kerambanya,” ucap dia.

Marwan sepertinya sangat yakin dengan potensi kelautan dan perikanan Riau. Dia malah berani berpendapat, tanpa budidaya ikan laut perairan di Bumi Lancang Kuning tidak akan maju-maju. Karena nantinya akan dimulai dari pembibitan, pembesaran, bahkan sampai pada sistim pemasaran akan diajarkan pada masyarakat.

Ibarat peribahasa, sekali merengkuh dayung, dua, tiga pulau terlampaui, para Anggota Komisi B DPRD Riau tak hanya menyambangi KPKP DKI Jakarta. Ternyata, mereka juga sempat singgah ke Komisi IV DPR RI. Kepada politisi di Senayan, legislator Riau menyampaikan pelbagai hal seputar nasib nelayan daerah ini termasuk penahanan 19 orang oleh Polisi Maritim Malaysia.

"Jauh hari sebelum kunjungan observasi kami, ternyata Komisi IV DPR RI sudah membicarakan hal tersebut. Akhirnya karena satu ide, maka secepatnya berbagai laporan dan keluhan yang dirasakan nelayan Riau akan segera dilaporkan ke pemerintahan pusat, melalui dinas terkait," ungkap Marwan.

Usai kunjungan ke KPKP dan Komisi IV DPR RI, setiba di Riau, imbuh Marwan, Komisi B langsung menjumpai Konsul Malaysia, membicarakan nasib 19nelayan Riau yang sedang proses penahanan.

Ketua Komisi B DPRD Riau H Marwan Yohanis (nomor 2 dari kiri) bersama anggota dan Dinas Perikanan dan Kelautan Riau menggelar pertemuan dengan Konsul Jenderal Malaysia di Pekanbaru Hardi Hamdin (kiri), Senin (27/6/2016). (foto: riaupos.co)

Dari pertemuan dan pembicaraan, Konsul Malaysia berjanji akan mempertimbangkan poin apa saja yang nantiya menjadi kesepakatan terutama masalah pembebasan 19 nelayan tersebut. "Kita berharap, prosesnya tidak berlarut-larut dan 19 nelayan tersebut bisa segera dipulangkan," ujarnya. 

Sekadar diketahui, Komisi B DPRD Riau membidangi perekonomian, perindustrian dan perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Selain itu juga membidangi pengadaan pangan dan logistik, koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan potensi wilayah laut daerah.

Selain Marwan Yohanis yang merangkap sebagai ketua, Komisi B DPRD Riau beranggotakan; H Syamsurizal ST MT (sekretaris komisi merangkap anggota/Fraksi PAN), H Said Ismail (wakil ketua komisi merangkap anggota/Fraksi Gabungan Nasdem Hanura), Karmila Sari SKom MM (anggota/Fraksi Partai Golkar), Hj Nuraini SE (anggota/Fraksi Partai Golkar), Ma’mun Solikhin (anggota/Fraksi PDI Perjuangan), dan James Pasaribu (anggota/Fraksi PDI Perjuangan).

Kemudian, Eva Yuliana SE (anggota/Fraksi Partai Demokrat), Agus Triansyah (anggota/Fraksi Partai Demokrat), Hj Mira Roza (anggota/Fraksi Gerindra Sejahtera), Firdaus SAg (anggota/Fraksi PKB), Yurnalis (anggota/Fraksi PPP). ***