Berapa Kira-kira Duit Rakyat yang ”Dibuang” per Satu Anggota DPRD Riau saat Kunjungan Kerja ke Jakarta?

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Boleh jadi ketagihan, hampir tiap minggu ada saja Anggota DPRD Riau melancong ke luar daerah terutama ke Jakarta. Alasannya tidak lain, kunjungan kerja atau konsultasi ke kementerian. Padahal untuk satu kali kunjungan bisa menghabiskan anggaran daerah hingga puluhan juta. Bisa dihitung, untuk tiket pulang pergi ke Jakarta sedikitnya Rp3 juta per orang. Belum lagi biaya untuk kamar hotel satu orang sekelas anggota dewan Rp4,5 juta per malam. Kalau sekelas pimpinan dewan bisa mencapai Rp8 juta.

Anggaran lain seperti uang saku dan transportasi paling sedikit Rp5 juta. Itu baru biaya untuk anggota dewan. Setiap kunjungan biasanya wajib didampingi pegawai sekretariat yang juga mengeluarkan biaya lumayan besar.

"Sebenarnya itu tidak besar, itulah lagi anggaran buat kawan-kawan, tak perlu diributkan. Anggaran lain tidak ada, gaji dipotong. Paling tiap kunjungan kami hanya dapat sekitar Rp3 juta," kata salah satu Anggota DPRD Riau, Jumat (10/6/2016). Dia mengingatkan untuk tidak membuka masalah tersebut ke publik.

Menurut sumber di Pemprov Riau, anggaran Surat Pengantar Perjalanan Dinas (SPPD) untuk anggota dewan saat ini setara dengan anggaran pejabat eselon I. "Abang gak berani statement, jadi polemik antar-SKPD nanti. Yang jelas SPPD dewan sekarang setara pejabat eselon I. Justru para kadis yang dulu rajin (keluar daerah), sekarang sudah jarang. Anggota dewan yang hampir setiap hari," ucapnya.

Besar anggaran perjalanan dinas wakil rakyat tersebut berbanding terbalik dengan serapan anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Hingga saat ini serapan anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih di bawah 50 persen. Bahkan biaya untuk perbaikan jalan rusak saja belum dipergunakan. Buktinya sejumlah jalan provinsi di Pekanbaru seperti Jalan Garuda Sakti, Jalan Airhitam, Jalan Siak II, dan beberapa ruas lainnya rusak parah.

Terkait hal ini, Sekretaris DPRD Riau Drs Kaharudin MPd tidak mau berkomentar. Menurutnya masalah tersebut lebih pantas ditanyakan ke pimpinan dewan. "Soal itu pimpinan dewan yang tahu. Kami satker tentunya ada permintaan, kami keluarkan anggaran. Itu memang ada anggarannya," ujar Kaharudin. ***

Editor:
Mukhlis

Sumber:
GoRiau.com