Upaya ”Memperlambat"” Proses Septina sebagai PAW Ketua DPRD Riau Dinilai Bentuk Pelecehan terhadap Masyarakat Inhil dan Rohul

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Pasca-keluarnya SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) yang menunjuk Hj Septina Primawati untuk menggantikan Suparman sebagai PAW Ketua DPRD Provinsi Riau, DPD I PG belum menindaklanjuti hingga saat ini. Kondisi itu dipandang sebagai pelecehan terhadap masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Pernyataan itu tercetus dari mulut Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (Peran), Firmansyah kepada potretnews.com, Kamis, (31/12/2015). Dia berpendapat, Hj Septina adalah Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Inhil. Artinya, yang bersangkutan mewakili daerah ini dalam kancah politik di provinsi.

"Kalau memang sampai sekarang pangurus daerah (DPD I PG, red) belum juga memproses SK penunjukan Septina sebagai Ketua DPRD Riau, sangat keterlaluan. Ini bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap pengurus pusat dan masyarakat Inhil secara keseluruhan," ujarnya.

Mantan Ketua Umum BEM STAI Auliaurrasyidin Tembilahan ini mengingatkan, pada pemilu legislatif 2014, Septina meraih suara terbanyak dari seluruh Anggota DPRD dari Dapil Inhil. Itu menandakan bahwa masyarakat Inhil menaruh banyak harapan pada sosok yang bersangkutan.

Dia menganalisa, belum kunjung diprosesnya SK PAW Ketua DPRD Riau oleh Pengurus DPD I Partai Golkar sebagai bentuk ketakutan berlebihan. Padahal, pengurus partai wajib menaati dan mengamankan setiap keputusan pengurus di atasnya.

Firmansyah menambahkan, apa yang dilakukan pengambil kebijakan di partai tidak hanya melecehkan warga Inhil, tapi masyarakat Rohul. Septina adalah putri Rohul dan orang tuanya punya peran besar dalam sejarah provinsi ini.

"Saya mengajak saudara saya di Rohul untuk ’berontak’ atas ’penzaliman’ ini. Minimal jangan memilih calon yang ’menghadang’ jalan Septina jika nanti maju di pilkada,” ujarnya. ***