Home > Berita > Inhil

Ini Alasan Politisi Nasdem Menolak Pembangunan Kantor Bupati Inhil

Ini Alasan Politisi Nasdem Menolak Pembangunan Kantor Bupati Inhil

Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Zulbahri.

Selasa, 15 Desember 2015 13:44 WIB
Advertorial
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com- Penolakan rencana pembangunan Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang baru terus bergulir. Kali ini datang dari Zulbahri politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang disampaikannya di sela-sela reses yang dilakukan di Kota Tembilahan. Dengan kompleksnya permasalahan yang ada sedang dialami masyarakat saat ini, sungguhlah tidak tepat pemerintah menganggarkan Rp120 miliar hanya untuk membangun gedung baru.

"Sikap pemerintah saat ini terkesan tidak berpihak ke masyarakat, di tengah kompleksnya permasalahan yang ada di Inhil. sangatlah tidak wajar pemerintah mewacanakan pembangunan kantor yang baru," kata Zulbahri

Lebih lanjut jauh dikatakannya, dengan anggaran sebesar Rp120 miliar sangatlah banyak yang bisa dibikin pemerintah terutama di bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dia berpendapat, dengan anggaran sebesar 120 miliar sangatlah banyak yang bisa dibikin pemerintah terutama di bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakt. Seperti halnya penyelamatan kebun kelapa rakyat, normalisasi tanggul, peningkatan infrastruktur, beasiswa pendidikan.

"Terus terang saya menolaknya. Tapi kalau saya saja yang menolaknya, ada 44 orang lagi anggota DPRD Inhil yang ada itu menyetujuinya ya, kalah juga lah saya," ucapnya.

Salah seorang masyarakat Tembilahan mengatakan, bukan gedung baru yang butuhkan, tapi hal yang langsung bersentuhan dengab kami. Produktivitas perkebunan kelapa masyarakat hanya tinggal berapa persen saja lagi.

"Bisa lihat sendiri kebun kelapa masyarakat disini sudah sangatlah parah dan itu baru satu contoh, belum lagi di daerah-daerah lainnya. Sosok pemimpin yang mendahulukanlah kepentingan masyarakat yang kami butuhkan, bukan kepentingan para pejabat," ujarnya. (adv/dewan/suf)

Kategori : Inhil, Politik
wwwwww