Pendapatan Bagi Hasil Menurun, Anggaran Pembangunan Riau Terpaksa Dipangkas Rp1,3 Triliun

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, APBD Perubahan Riau 2015 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 15,07 persen atau berkurang sebesar Rp1,3 triliun menjadi Rp7,40 triliun dari sebelumnya sebesar Rp8,71 triliun. Hal itu dikatakan dalam pidato penyampaian nota keuangan Pemerintah Provinsi Riau di rapat paripurna DPRD Riau, Senin (09/11/2015). Dia mengatakan, pendapatan daerah setelah APBD murni 2015 diperkirakan akan menurun.

"Penurunan proyeksi pendapatan ini implikasi akibat penurunan target penerimaan, khususnya dana bagi hasil minyak dan gas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengimbau agar para pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau diminta untuk tidak takut melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan dana-dana APBD.

"Sepanjang dilakukan dengan kaidah dan peraturan yang berlaku, penegakan hukum dan aturan dalam keuangan daerah tidak diartikan sebagai upaya mencari kesalahan. Namun sebagai bentuk disiplin penegakan hukum," katanya.

Dalam pidatonya juga disampaikan, RAPBDP 2015 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.

"Masih ada beberapa persoalan mendasar yang harus diselesaikan di Riau ini, seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan juga pembangunan insfrastruktur," jelasnya

Di samping itu, penyusunan APBD-P 2015 tersebut juga untuk mengatasi masalah-masalah mendasar prioritas pembangunan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah juga dilakukan dengan cara penggalian potensi pajak daerah dan perbaikan administrasi perpajakan.

"Penyusunan anggaran tersebut juga untuk pencegahan dan penanganan kebakaran lahan, keterbatasan kesempatan kerja dan juga pengangguran, perlu mendapat perhatian dari semua kalangan. Kita berharap dengan APBD P 2015 dapat mendorong semangat untuk menuntaskan persoalan di atas," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, pihaknya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menyampaikan nota keungan. Kemudian nota keuangan yang telah disampaikan akan dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada.

"Oleh karena itu, Banggar dan TAPD kami imbau untuk segera menjadwalkan rapat untuk Ranperda APBD P 2015," imbuhnya.***