Bukan Tidak Memperhatikan, Alokasi Dana untuk RSUD Puri Husada Sudah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, Dani M Nursalam mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk RSUD Puri Husada Tembilahan sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas. "Tapi, kita telah memberikan kewenangan penuh bagi RSUD Puri Husada terutama dalam mengatur anggaran dan pendapatannya melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah," ujar Dani, Rabu (20/10/2015) di Tembilahan.

Komentar itu disampaikannya menanggapi pernyataan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto saat ekspose master plan pembangunan rumah sakit itu di hadapan jajaran Pimpinan dan Komisi IV DPRD Inhil, beberapa waktu lalu.

Ketika itu Irianto menyebut, bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kurang memberikan perhatian terhadap keberadaan rumah sakit yang dipimpinnya.

Dikatakan Irianto, dari anggaran yang disediakan untuk RSUD Puri Husada melalui APBD Inhil selama ini, belum tampak adanya kepedulian yang betul-betul maksimal dari DPRD dan Pemkab Inhil, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang diberikan pada belanja langsung. Misalnya saja, pada tahun 2013 dan 2014 lalu hanya sekira Rp 16 miliar. Kemudian, di tahun 2015 ini malah berkurang hingga hanya Rp 11 miliar, dikarenakan adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pusat," kata dokter spesialis penyakit dalam itu.

Menanggapi pernyataan Irianto tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daeah Kabupaten Indragiri Hilir, H Fauzar juga ikut berkomentar. Dia berpendapat, perhatian serta perlakuan pemkab kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan, namun tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

"Ke depan, ini akan kita sesuaikan kembali, karena menyangkut dengan pelayanan dasar bagi masyarakat," tutur Fauzar. (adv/dewan/suf)