Anggota DPR Curiga Ada Pihak yang Sengaja Mendesain Kebakaran Hutan untuk Kepentingan Politik dan Ekonomi
 |
Rabu, 21 Oktober 2015 17:50 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyatakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selama dua bulan belakangan ini bersifat masif dan sistematis. Karena itu, negara harus menyikapi bahwa kebakaran hutan kali ini bukan hal yang biasa. Kebakaran bersifat masif dan sistematis. Masif karena ini terjadi dimana-mana. Sistematis karena kasus kebakaran beruntun dari Sumatera hingga Papua.
“Saya menduga ada pihak yang mendesain kasus kebakaran ini dengan menjustifikasi kemarau yang panjang. Negara harus menyikapi bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini bukan peristiwa biasa lagi,” kata Politikus Partai Golkar ini kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, negara harus menemukan, apa motivasi pihak yang mendesain kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau saya menduga, motivasinya adalah masalah politik ekonomi. Lahan yang terbakar sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas,” ungkapnya.
Firman menjelaskan sawit itu akan jadi lawan minyak nabati. Karena itu, pihak asing melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Norwegia, berusaha mematikan potensi nasional.
“Saya ingatkan pemerintah untuk objektif dan jangan asal menuduh apalagi memvonis perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV ini juga meminta pemerintah untuk tidak asal mempercayai pernyataan beberapa LSM, karena banyak dari mereka menjadi operator kepentingan asing. Sebab ada kasus di Kalimantan Barat, dimana pemerintah mencabut izin usaha PT MAS.
“Ini lucu, karena PT MAS belum mendapat izin beroperasi di Kalimantan Barat, tetapi pemerintah mengumumkan mencabut izinnya. Karena itu, saya berkali-kali meminta BIN dan aparat kepolisian untuk menyelidiki sejumlah LSM yang suka mendiskreditkan kebijakan nasional,” pungkasnya.
“Saya menduga ada pihak yang mendesain kasus kebakaran ini dengan menjustifikasi kemarau yang panjang. Negara harus menyikapi bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini bukan peristiwa biasa lagi,” kata Politikus Partai Golkar ini kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, negara harus menemukan, apa motivasi pihak yang mendesain kebakaran hutan dan lahan.
“Kalau saya menduga, motivasinya adalah masalah politik ekonomi. Lahan yang terbakar sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas,” ungkapnya.
Firman menjelaskan sawit itu akan jadi lawan minyak nabati. Karena itu, pihak asing melalui berbagai perjanjian internasional, termasuk Perjanjian Norwegia, berusaha mematikan potensi nasional.
“Saya ingatkan pemerintah untuk objektif dan jangan asal menuduh apalagi memvonis perusahaan melakukan pembakaran tanpa memverifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Selain itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV ini juga meminta pemerintah untuk tidak asal mempercayai pernyataan beberapa LSM, karena banyak dari mereka menjadi operator kepentingan asing. Sebab ada kasus di Kalimantan Barat, dimana pemerintah mencabut izin usaha PT MAS.
“Ini lucu, karena PT MAS belum mendapat izin beroperasi di Kalimantan Barat, tetapi pemerintah mengumumkan mencabut izinnya. Karena itu, saya berkali-kali meminta BIN dan aparat kepolisian untuk menyelidiki sejumlah LSM yang suka mendiskreditkan kebijakan nasional,” pungkasnya.
