Perusahaan Grup Wilmar dan Sinar Mas Paling Banyak Menyumbang Titik Api Penyebab Kabut Asap
 |
Foto dikutip dari kaskus.co.id, kabarhukum.com, portalkbr.com. |
Sabtu, 10 Oktober 2015 06:11 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Manajer Eksekutif Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman ketika ditemui Suara Karya di kantornya, kawasan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, kemarin menegaskan, hasil analisis dari lima provinsi yang dilanda asap terparah menunjukkan bahwa mayoritas titik api yang ditemukan tahun ini berada di dalam konsesi perusahaan.
Terutama di wilayah hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit 9.168 titik api. Hamparan titik api dengan konsesi perusahaan menunjukkan di empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah, perusahaan Grup Wilmar dan Sinarmas yang paling banyak berkontribusi terhadap keseluruhan jumlah titik api.”Grup Wilmar ada 27 perusahaan dan Grup Sinarmas ada 19 perusahaan,” kata Edo.Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan, hasil analisis yang dilakukan oleh Koalisi Eyes of the Forest di mana Walhi Riau menjadi bagiannya menunjukkan, grup Asia Pulp and Paper dan RGM/APRIL (industri HTI) merupakan grup dengan jumlah perusahaan yang terbanyak menyumbang titik api.”Mereka (APP dan APRIL) masing-masing ada enam perusahaan yang menyumbang titik api terbanyak,” ucapnya. Senada dengan Edo dan Riko, Direktur Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko juga mengklaim, aktor utama pembakaran hutan adalah korporasi, sehingga negara harus memastikan tanggung jawab penuh dari pihak perusahaan.Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyetujui pembentukan Panja Asap untuk menangani bencana asap di Riau dan beberapa wilayah lain di Indonesia.Pembentukan panja untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang soal asap. Penanganan bencana itu dinilai belum maksimal.Menurut Edy, ada lima kementerian/lembaga yang punya otoritas menyelesaikan masalah asap, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.”Kita menganggap lima institusi ini yang paling berkepentingan untuk menyelesaikan bencana secara komprehensif dan agar tidak terulang lagi tahun-tahun berikutnya. Mereka belum berkoordinasi dengan baik. Buktinya, setiap tahun karhutla terus terjadi,” kata Lukman di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015). ***
Terutama di wilayah hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit 9.168 titik api. Hamparan titik api dengan konsesi perusahaan menunjukkan di empat provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah, perusahaan Grup Wilmar dan Sinarmas yang paling banyak berkontribusi terhadap keseluruhan jumlah titik api.”Grup Wilmar ada 27 perusahaan dan Grup Sinarmas ada 19 perusahaan,” kata Edo.Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan, hasil analisis yang dilakukan oleh Koalisi Eyes of the Forest di mana Walhi Riau menjadi bagiannya menunjukkan, grup Asia Pulp and Paper dan RGM/APRIL (industri HTI) merupakan grup dengan jumlah perusahaan yang terbanyak menyumbang titik api.”Mereka (APP dan APRIL) masing-masing ada enam perusahaan yang menyumbang titik api terbanyak,” ucapnya. Senada dengan Edo dan Riko, Direktur Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko juga mengklaim, aktor utama pembakaran hutan adalah korporasi, sehingga negara harus memastikan tanggung jawab penuh dari pihak perusahaan.Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyetujui pembentukan Panja Asap untuk menangani bencana asap di Riau dan beberapa wilayah lain di Indonesia.Pembentukan panja untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang soal asap. Penanganan bencana itu dinilai belum maksimal.Menurut Edy, ada lima kementerian/lembaga yang punya otoritas menyelesaikan masalah asap, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kepala Staf Kepresiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.”Kita menganggap lima institusi ini yang paling berkepentingan untuk menyelesaikan bencana secara komprehensif dan agar tidak terulang lagi tahun-tahun berikutnya. Mereka belum berkoordinasi dengan baik. Buktinya, setiap tahun karhutla terus terjadi,” kata Lukman di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2015). ***
