Agar SKPD Inhil Tak Takut Laksanakan Proyek Pembangunan, Sebaiknya Dikonsultasikan dengan Ahli Hukum

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com – Terkait dengan ketakutan pihak SKPD untuk melaksanakan kegiatan proyek di Inhil, meskinya harus dicarikan solusi terbaik. Salah satunya adalah dengan menggunakan jasa ahli hukum untuk berkonsultasi. “Kita bisa menggunakan jasa ahli hukum untuk berkonsultasi. Apabila memang suatu proyek punya potensi bermasalah, bisa terdeteksi sedini mungkin,” kata Sumardi SAg salah seorang anggota Komisi III, yang juga politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kepada wartawan, baru-baru ini.

Selain itu, kata dia, pemda juga bisa menjalin kerja sama (MoU) dengan aparat penegak hukum di Inhil, dengan tujuan meminimalisir persoalan di belakang hari. Apalagi presiden sudah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan mereka, tanpa harus takut dikriminalkan.

Sumardi juga berpendapat, pada prinsipnya, penegakan hukum memang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Inhil. Hanya saja, penegakan hukum bukan lantas menjadi terhambatnya roda pembangunan. Sebab kalau itu yang terjadi, masyarakat akan sangat dirugikan.

“Kalau semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) takut melaksanakan kegiatan, sudah tentu berimbas tidak jalannya pembangunan. Ke depan Inhil akan mengalami konsekuensi dengan pengurangan dana DBH, akibat tidak mampu menjalan kegiatan yang ada,” ujar Sumardi. (adv/dewan/suf)