Home > Berita > Inhil

Jangan sampai Bupati Inhil Pilih Sekda yang Berpotensi Tersandung Korupsi

Jangan sampai Bupati Inhil Pilih Sekda yang Berpotensi Tersandung Korupsi

Ilustrasi.

Kamis, 01 Oktober 2015 21:01 WIB
Usuf
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (PERAN) Firmansyah, meminta kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, untuk memilih sekretaris daerah (sekda) yang tidak punya potensi tersandung kasus korupsi. Hal itu dikarenakan peran penting pejabat karier nomor satu dalam jajaran pemerintahan suatu daerah.
"Saat ini Inhil sedang melaksanakan tahapan assessment (penilaian) sekda setelah Pak Alimuddin pensiun beberapa waktu lalu. Kita berharap sekda yang terpilih nantinya, tidak menimbulkan masalah baru, seperti tersandung kasus korupsi," imbuhnya.

Lebih lanjut Firmansyah mengatakan, untuk menyukseskan program-program kerja yang telah disusun, sekda berkewajiban mengoordinir ke seluruh jajaran. Komunikasi, menurutnya, merupakan kunci utama dalam menyosialisasikan rencana kegiatan dan langkah-langkah yang perlu diambil.

"Salah satu tugas penting sadalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di satu daerah. Kalau sampai sekda yang bermasalah, tersandung kasus korupsi misalnya, daerah tentu akan sangat dirugikan,” imbuhnya.

Ia menambahkan sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, sekda perlu menata birokrasi dengan mewujudkan pelayanan prima, supaya harapan masyarakat untuk hidup lebih baik tercapai, dan mereka bisa merasakan keberadaan pemerintah.

"Selain itu, akuntabilitas kinerja perlu diperhatikan demi terwujudnya pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab, dan peranan sekda di situ sangat vital," tambahnya.

Diingatkan juga, dalam UU No. 5/2014 tentang ASN, dengan diposisikannya sekda sebagai pejabat yang berwenang, peran sekda dituntut semakin tinggi. Tidak kalah pentingnya harapan warga Inhil tidak terlepas dari pertanggungjawaban anggaran assessment yang digunakan. Assessment menggunakan dana negara yang notabene adalah miliki rakyat. "Kalau sampai nantinya sekda yang terpilih, tersandung kasus korupsi yang rugi kan kita," demikian Firmansyah.***

wwwwww