JAKARTA, POTRETNEWS.com - Organisasi lingkungan, Greenpeace, menilai pemerintah gagal untuk mengatasi pembukaan hutan dan kehancuran lahan gambut.
Hal itu terlihat dengan adanya bencana kabut asap tebal dari ribuan titik api yang menyelimuti Sumatra dan Kalimantan.
"Pemerintah belum serius menangani karhutla," kata juru kampanye Greenpeace, Teguh Surya di Jakarta, Kamis (10/9).
Teguh mengatakan, dari data analisis Greenpeace menunjukkan, sebanyak 3.464 titik api tahun ini berada di gambut yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. "75 % titik api di Sumatera ditemukan di kawasan gambut," ujarnya.Menurutnya, lokasi titik api yang ada pada saat ini menggambarkan adanya hubungan kuat antara pembukaan hutan dan pengeringan gambut.Teguh menjelaskan, pada November tahun lalu Presiden Joko Widodo mengunjungi Sungai Tohor di Riau, satu dari provinsi yang paling terdampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Presiden pun, lanjut Teguh, secara langsung menyekat satu kanal yang digali di atas gambut untuk perkebunan."Sebagai rimbawan, Jokowi sudah mengetahui bahwa penyebab utama kabut asap tahunan adalah alih fungsi lahan dan gambut. Ia berjanji akan menyekat seribu kanal di Riau dengan bantuan pemerintah," katanya.Menurut Teguh, di kawasan hulu di mana kanalnya disekat Presiden di Sungai Tohor sampai dengan saat ini terbebas dari api. Tetapi, gambut lainnya di Provinsi Riau tidak beruntung, kecuali seribu sekat kanal tersebut direalisasikan.Greenpeace mendesak pemerintah untuk melakukan intervensi cepat guna melindungi gambut dan hutan tersisa, termasuk pemetaan hamparan gambut dan cara-cara terbaik untuk merestorasinya."Masyarakat saat ini membutuhkan langkah konkrit dalam mengatasi Karhutla ini," kata Teguh.
