Kapolres Bilang Proyek Pembangunan di Inhil Mandek karena Berpotensi Korupsi, SKPD dan Rekanan: Tidak Benar...

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Kapolres Indragiri Hilir (Inhil), Riau, AKBP Hadi Wicaksono mengatakan, banyaknya pekerjaan proyek pembangunan di wilayah itu yang tidak berjalan dan mundurnya PPTK pada beberapa dinas karena berpotensi terjadinya korupsi. "Lambannya pembangunan Inhil saat ini dikarenakan masing-masing SKPD dan PPTK takut dikarenakan ketatnya peraturan dan rentan terjadinya korupsi," ungkapnya menjawab wartawan, Selasa (8/9/2015).

Namun, pernyataan Kapolres Inhil tersebut dibantah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan beberapa PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) serta beberapa rekanan kontraktor.

"Tidak benar mandeknya pekerjaan karena kemungkinan korupsi dan ketatnya peraturan. Namun, karena adanya oknum penegak hukum yang selalu mencari-cari kesalahan SKPD dan rekanan, serta adanya kesan pilih-pilih kasus,” tukas salah seroang rekanan kontraktor yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernyataannya ini diamini beberapa rekanan lainnya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pimpinan SKPD yang mohon namanya tidak disebutkan. Ia menyatakan bahwa ada paket pekerjaan yang dilaksanakannya sampai saat ini selalu dicari-cari indikasi kesalahannya.

"Misalnya saja, ada satu paket pekerjaan fisik di dinas saya. Dari hasil pemeriksaan BPK dan pihak terkait lainnya, tidak dijumpai masalah dan bahkan terlaksana dengan amat baik. Tapi masih juga dicari-cari titik kesalahannya oleh oknum penegak hukum. Sedangkan pada paket lain yang nyata ada masalahnya tidak pernah diperiksa,” tutur sumber.

Ungkapan rekanan kontraktor dan SKPD itu, menurut Ketua LSM PERAN Inhil, Firmansyah, semakin memperkuat indikasi keterlibatan oknum perwira tersebut dalam permainan dan pengaturan pekerjaan banyak proyek pembangunan di Inhil.

"Sejak beberapa hari belakangan Inhil dihebohkan dengan permasalahan ini dan mengharapkan agar pimpinan oknum yang bersangkutan turun tangan mengatasi, karena berdampak buruk bagi pembangunan Inhil, " kata dia sembari menyebut dengan tidak adanya klarifikasi dari oknum dan pimpinannya bisa membuat publik berasumsi bahwa hal itu benar. Apalagi, imbuh Fadli, beberapa kasus yang ditangani oknum bersangkutan belum ada kelanjutannya.