SKPD di Inhil Ketakutan karena Keberadaan Oknum Polisi yang Diduga Ikut Main Proyek
 |
Salah satu bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. (foto:kualaterapung.blogspot.com) |
Selasa, 08 September 2015 23:08 WIB
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Kalangan mahasiswa menuntut Kapolres Indragiri Hilir (Inhil), Riau, untuk memproses oknum perwira polisi berinisial A yang diduga ikut bermain proyek dan menakut-nakuti SKPD saat keinginannya tidak terpenuhi. Sebab kalau itu tidak dilakukan, sudah barang tentu pembangunan di Inhil akan terhambat. "Kita mendesak Kapolres Inhil untuk berani memproses anggotanya kalau memang yang bersangkutan berbuat demikian. Kalau tidak bagimana mungkin pembangunan akan bisa berjalan, semua pihak di Inhil sedang ketakutan," tandas Muhammad Ridho, aktivis UIN Suska Pekanbaru, melalui telepon selulernya, Selasa, (8/9/2015).
Dia mengakui jika belakangan mendengar dan membaca tentang minimnya serapan APBD Inhil. Tapi dirinya tidak menyangka kalau persoalannya seperti itu. Tapi setelah ia mendapat laporan dari beberapa aktivis mahasiswa di Inhil, ia baru mengerti persoalan yang terjadi.
"Semua pihak, terutama kalangan mahasiswa harus berani menyuarakan persoalan tersebut. Kalau tidak, Inhil akan sangat dirugikan dengan tinggi sisa angggaran pada akhir tahun nanti. Yang paling merasakan dampaknya, tentu masyarakat," katanya.Sebelumnya masyarakat Inhil, terutama dari kalangan kontraktor dan PNS akhir-akhir ini merasa resah dengan ulah oknum perwira polisi berinisial A. Konon, yang bersangkutan diduga terlibat dalam permainan dan pengaturan proyek di kabupaten itu.Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan, A melalui bawahannya akan mendatangani SKPD untuk meminta paket proyek. Saat permintaan mereka tidak dipenuhi, mulailah dicari berbagai kesalahan untuk menjerat mereka yang tidak memberi. Padahal belum tentu sebuah pekerjaan tersebut ada KKN maupun peraturan yang dilanggar.”Kalau seperti ini, bagaimana kami mau bekerja pak. Setiap apa yang kami lakukan selalu diperiksa. Malah terkesan dicari-cari kesalahan untuk dapat menjerat kami. Padahal pekerjaan kami sesuai dengan pemeriksaan tidak ada masalah, hanya saja memang kami tidak mampu memberikan paket proyek untuk mereka,” ujar salah seorang PPTK kepada wartawan yang meminta namanya untuk tidak disebutkan. Melihat kondisinya yang terjadi banyak PPTK yang ada, berencana untuk mundur dari jabatan yang diembannya. Hal itu tidak terlepas dari perasaan takut nantinya akan timbul permasalahan yang nantinya akan menyeret pada persoalan hukum.Parahnya lagi, tidak sedikit SKPD yang berencana untuk membatalkan paket lelang proyek buah dari ketakutan tersebut. ”Saya sudah telepon ULP untuk membatalkan proyek kita,untuk apa dikerjakan kalau kita sudah menjadi TO oknum tersebut,” ujar salah seorang pimpinan SKPD lainnya kepada wartawan dalam kesempatan berbeda saat berbincang-bincang terkaitnya minimnya realisasi SPBD Inhil saat ini.Ketakutannya juga menimpa rekanan kontraktor. Apalagi mereka yang tidak satu tim dengan A. Mereka sampai bingung, kenapa pekerjaan mereka sampai bermasalah, padahal sudah ditinjau oleh konsultan dan pengawas lainnya saat pemeriksaan.Dari informasi yang berhasil dirangkum oleh media, yang bersangkutan bermaian tanpa sepengetahuan atasannya, dalam hal ini kapolres atau wakapolres. Tapi imbasnya sangat besar, karena membuat citra buruk aparat kepolisian dimata masyarakat Inhil.”Apalagi diduga permainan yang bersangkutan tidak diketahui Kapolres Inhil. Makanya dibutuhkan ketegasan pimpinan di atasnya untuk memproses yang bersangkutan. Kalau tidak citra kepolisian dipertaruhkan dalam persoalan tersebut,” ujarnya.Hingga berita ini dirilis, potretnews.com belum mengkonfirmasi A maupun Kapolres Inhil.
Dia mengakui jika belakangan mendengar dan membaca tentang minimnya serapan APBD Inhil. Tapi dirinya tidak menyangka kalau persoalannya seperti itu. Tapi setelah ia mendapat laporan dari beberapa aktivis mahasiswa di Inhil, ia baru mengerti persoalan yang terjadi.
"Semua pihak, terutama kalangan mahasiswa harus berani menyuarakan persoalan tersebut. Kalau tidak, Inhil akan sangat dirugikan dengan tinggi sisa angggaran pada akhir tahun nanti. Yang paling merasakan dampaknya, tentu masyarakat," katanya.Sebelumnya masyarakat Inhil, terutama dari kalangan kontraktor dan PNS akhir-akhir ini merasa resah dengan ulah oknum perwira polisi berinisial A. Konon, yang bersangkutan diduga terlibat dalam permainan dan pengaturan proyek di kabupaten itu.Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan, A melalui bawahannya akan mendatangani SKPD untuk meminta paket proyek. Saat permintaan mereka tidak dipenuhi, mulailah dicari berbagai kesalahan untuk menjerat mereka yang tidak memberi. Padahal belum tentu sebuah pekerjaan tersebut ada KKN maupun peraturan yang dilanggar.”Kalau seperti ini, bagaimana kami mau bekerja pak. Setiap apa yang kami lakukan selalu diperiksa. Malah terkesan dicari-cari kesalahan untuk dapat menjerat kami. Padahal pekerjaan kami sesuai dengan pemeriksaan tidak ada masalah, hanya saja memang kami tidak mampu memberikan paket proyek untuk mereka,” ujar salah seorang PPTK kepada wartawan yang meminta namanya untuk tidak disebutkan. Melihat kondisinya yang terjadi banyak PPTK yang ada, berencana untuk mundur dari jabatan yang diembannya. Hal itu tidak terlepas dari perasaan takut nantinya akan timbul permasalahan yang nantinya akan menyeret pada persoalan hukum.Parahnya lagi, tidak sedikit SKPD yang berencana untuk membatalkan paket lelang proyek buah dari ketakutan tersebut. ”Saya sudah telepon ULP untuk membatalkan proyek kita,untuk apa dikerjakan kalau kita sudah menjadi TO oknum tersebut,” ujar salah seorang pimpinan SKPD lainnya kepada wartawan dalam kesempatan berbeda saat berbincang-bincang terkaitnya minimnya realisasi SPBD Inhil saat ini.Ketakutannya juga menimpa rekanan kontraktor. Apalagi mereka yang tidak satu tim dengan A. Mereka sampai bingung, kenapa pekerjaan mereka sampai bermasalah, padahal sudah ditinjau oleh konsultan dan pengawas lainnya saat pemeriksaan.Dari informasi yang berhasil dirangkum oleh media, yang bersangkutan bermaian tanpa sepengetahuan atasannya, dalam hal ini kapolres atau wakapolres. Tapi imbasnya sangat besar, karena membuat citra buruk aparat kepolisian dimata masyarakat Inhil.”Apalagi diduga permainan yang bersangkutan tidak diketahui Kapolres Inhil. Makanya dibutuhkan ketegasan pimpinan di atasnya untuk memproses yang bersangkutan. Kalau tidak citra kepolisian dipertaruhkan dalam persoalan tersebut,” ujarnya.Hingga berita ini dirilis, potretnews.com belum mengkonfirmasi A maupun Kapolres Inhil.
