Uniknya Rekam Jejak Johan Budi… Mantan Wartawan, Jubir KPK hingga ke Istana

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Komisi III DPR tidak meloloskan Johan Budi Sapto Prabowo sebagai salah satu pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Padahal, jika melihat rekam jejaknya Johan pantas kembali bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Jebolan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1992) itu sudah 10 tahun berada di KPK. Puncaknya saat dia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Plt pimpinan. Saat itu dua pimpinan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dijadikan tersangka oleh Mabes Polri.

Johan juga pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan, juru bicara dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sebelumnya, Johan selama 12 tahun pernah bekerja sebagai jurnalis di Majalah Forum Keadilan dan Majalah Tempo.

Saat berada di KPK Johan sempat diterpa isu tak sedap. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menuding Johan ikut dalam dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan, Ade Raharja.

Johan sempat mau mundur dari KPK agar deputi pengawasan internal KPK leluasa memeriksanya. Namun pimpinan KPK saat itu Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan.

Sederet prestasi dan rekam jejak positif Johan Budi rupanya sampai ke telinga Presiden Jokowi. Jokowi meminta Johan menduduki posisi sebagai Staf Khusus Presiden atau biasa disebut juru bicara.

"Saya senang semakin banyak orang-orang baik di lingkungan Istana yang membantu saya," kata Jokowi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, sejak awal memang Jokowi sudah 'jatuh hati' pada Johan. Sehingga, kata Teten, dia diperintah untuk berkomunikasi dengan mantan jurnalis Tempo tersebut. "Yang naksir Pak Presiden langsung," kata Teten.

Johan mengaku kaget lantaran begitu ditunjuk jadi Staf Khusus Presiden langsung bekerja. Dia menegaskan jika pengangkatannya sebagai juru bicara atas dasar profesionalitas, tak ada unsur politis.

"Nah mungkin, pengalaman saya 12 tahun jadi wartawan dan 10 tahun di KPK bisa berguna untuk pemerintahan sekarang atau untuk bapak presiden," tandasnya. ***