JAKARTA, POTRETNEWS.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah potensi Super El Nino 2026 perlu diantisipasi melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.
Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang konsesi, tetapi juga perlu membenahi tata kelola lahan, memperkuat pencegahan, serta memastikan setiap kasus kebakaran ditangani berdasarkan investigasi ilmiah.
Pakar Ilmu Tanah IPB University Basuki Sumawinata mengatakan, faktor alam dan aktivitas manusia sama-sama berperan dalam memicu karhutla, apalagi saat ini sedang ada Super El Nino. Adanya fenomena alam ini menjadikan potensi risiko kebakaran menjadi lebih tinggi.”Kondisi kemarau ekstrem memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi besarnya dampak sangat ditentukan oleh kondisi lahan, tutupan vegetasi, serta kesiapan manusia dalam melakukan pencegahan dan pengendalian,’’ kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/1/2026).Seperti diketahui, Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) memperingatkan fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai intensitas ekstrem pada akhir 2026 berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. Anomali suhu permukaan laut di Pasifik tropis diproyeksikan mencapai 3,7 derajat Celsius di atas normal.
Menurut Basuki, Indonesia memiliki karakteristik kebakaran yang berbeda dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Persoalannya bukan semata-mata luas wilayah yang terbakar, melainkan produksi asap pekat yang dapat menyebar ke wilayah sangat luas, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan melintasi batas negara.Salah satu penyebabnya adalah karakteristik tanah dan tutupan vegetasi. Tanah organik atau gambut, tanah mineral dengan lapisan serasah tebal, serta kawasan yang didominasi semak belukar dan rumput rawa sangat mudah terbakar ketika mengalami kekeringan. Basuki menjelaskan, kebakaran pada vegetasi rumput rawa dan belukar menghasilkan partikel arang berukuran sangat halus.Partikel tersebut mudah terangkat ke udara akibat tiupan angin dan dapat bertahan cukup lama di atmosfer sehingga memperluas penyebaran asap.Dia menilai, persoalan karhutla di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi kawasan hutan yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan, tetapi secara faktual tidak lagi memiliki tutupan hutan alami.Dalam praktiknya, kebakaran di kawasan hutan tidak selalu berarti kebakaran pepohonan. Sebagian justru terjadi pada lahan terbuka, padang rumput rawa, dan kawasan belukar yang telah kehilangan vegetasi hutan aslinya. Basuki menyoroti kawasan rawa musiman sebagai salah satu ekosistem yang rentan mengalami kebakaran, terutama ketika terjadi kemarau panjang dan fenomena El Niño.Dia menegaskan, kebakaran yang sulit dipadamkan tidak selalu terjadi di lahan gambut. Tanah mineral yang ditumbuhi belukar dan memiliki lapisan serasah tebal juga dapat mengalami kebakaran yang sulit dikendalikan dan menghasilkan asap pekat.Oleh karena itu, penanganan karhutla yang terlalu berfokus pada gambut berisiko mengabaikan karakteristik ekosistem lain yang juga memiliki tingkat kerawanan tinggi. Basuki menilai pendekatan penegakan hukum yang hanya berfokus pada perusahaan pemegang konsesi tidak cukup efektif apabila tidak disertai investigasi ilmiah mengenai asal mula dan penyebab kebakaran. Keberadaan titik panas atau hotspot di suatu wilayah, menurut dia, tidak serta-merta membuktikan siapa yang menyebabkan kebakaran. Diperlukan penelitian untuk mengetahui sumber api, arah dan pola pergerakan kebakaran, aktivitas manusia di sekitar lokasi, hingga faktor yang menyebabkan upaya pemadaman tidak berhasil.”Kalau kawasan hutan, termasuk taman nasional dan suaka margasatwa, terbakar dalam luasan besar, semuanya juga harus diperiksa. Apakah ada aktivitas ilegal, apakah ada aktivitas manusia, dan apa penyebabnya? Jangan sampai penanganannya hanya diarahkan kepada satu kelompok," ujar dia dilansir potretnews.com dari Kompas.com.Basuki menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Seluruh pihak yang menguasai atau bertanggung jawab atas suatu kawasan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.Menghadapi ancaman Super El Niño ini, Basuki mendorong pemerintah, perusahaan, masyarakat, akademisi, TNI-Polri, dan organisasi lingkungan memperkuat kolaborasi dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Menurut dia, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan, sistem deteksi dini, serta organisasi pemadaman yang terkoordinasi menjadi faktor penting.Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada kawasan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan.***