Satgas PKH saat memasang plang segel di areal PT RAPP di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026).(Dok. Satgas PKH)PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Riau. Pascapencabutan izin, apakah seluruh operasional perusahaan dihentikan dan karyawan diberhentikan?
Menjawab hal ini, Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, memastikan pencabutan izin RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan.
Hal itu disampaikan Barita menjawab keresahaan soal keberlanjutan PT RAPP dan nasib karyawannya pasca pencabutan izin.”Pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini, itu poin pertama. Karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan," kata Barita, Sabtu (21/11/2026).Menurut Barita, pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan keberlanjutan operasional PT RAPP yang telah dicabut izin PBPH-nya. Operasional tersebut akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD yang bekerja sama untuk menindaklanjuti operasional perusahaan.
”Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak. Karyawan juga akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi. Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya," jelas Barita.Sebelumnya, Satgas PKH mencabut izin perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT RAPP di Riau, Jumat (20/11/2026). Dengan pencabutan izin itu, negara kembali menguasai areal kerja perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare.Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut. Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, adanya perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.Atas pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan itu selanjutnya kembali dikuasai negara.Kendati demikian, perusahaan tetap punya kewajiban untuk pemulihan lingkungan. Pencabutan izin RAPP dilakukan bersamaan dengan penyitaan pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).***
Diterbitkan oleh PT Potret Citra Media. Kirim informasi di sekitar Anda ke [email protected] & [email protected] atau nomor WhatsApp (WA) 0811751978 & 081365220021