Izinnya Dicabut Pemerintah, PT RAPP Wajib Pulihkan Lingkungan hingga Jalani Audit Konsekuensi Hukum
Jum'at, 20 November 2026 20:09 WIB
Penyerahan dokumen pencabutan izin PBPH PT RAPP, oleh Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jampidsus Kejagung Kuntadi kepada Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki. (Dok. Satgas PKH)PEEKANBARU, POTRETNEWS.com — Tindakan tegas pemerintah terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau ternyata tidak berhenti pada pencabutan izin. Perusahaan hutan tanaman industri (HTI) juga harus bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan, pemenuhan kewajiban terhadap sumber daya manusia (SDM), hingga menjalani audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari aktivitas perusahaan.Juru Bicara Satgas PKH, Barita LH Simanjuntak, menegaskan penghentian kegiatan perusahaan berlaku sejak diumumkan hari ini, Jumat (20/11/2026). Namun, sejumlah kewajiban yang melekat pada perusahaan tetap harus dituntaskan."Yang jelas hari ini dihentikan, dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban terhadap SDM-nya, dan audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," tandas Barita saat menyampaikan keputusan Satgas PKH di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).Ia mengatakan, pelaksanaan seluruh kewajiban tersebut tidak akan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Satgas PKH akan memonitor tindak lanjut keputusan pencabutan izin tersebut. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH. Seluruh unsur tersebut memiliki peran untuk memastikan keputusan dan rekomendasi yang telah dikeluarkan benar-benar dijalankan secara konsisten.”Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satgas PKH yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten dalam rangka tata kelola kawasan hutan kita yang lebih baik, dalam rangka memastikan kedaulatan negara, demi kesejahteraan bangsa, rakyat dan negara," ujarnya.Barita menambahkan, pengumuman pencabutan izin dan penghentian aktivitas perusahaan pada hari ini, bukan akhir dari langkah penertiban yang dilakukan pemerintah. Satgas PKH masih akan melakukan sejumlah tindakan lanjutan terhadap berbagai persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan kawasan hutan.Ia menegaskan, setiap bentuk pelanggaran maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi akan menjadi sasaran penertiban. ”Semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan terhadap regulasi, Satgas akan konsisten melakukan penertiban," katanya.Bahkan, apabila dalam proses penertiban ditemukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, persoalan tersebut akan diteruskan melalui mekanisme penegakan hukum.”Dan apabila ada perbuatan melawan hukum akan ditindaklanjuti melalui proses hukum, di mana di Satgas ada unsur penegakan hukum," tandasnya.Izin HTI PT RAPP Dicabut, Negara Kuasai Kembali 338 Ribu HektareSebelumnya, Satgas PKH resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP di Provinsi Riau. Pencabutan izin perusahaan HTI tersebut membuat negara kembali menguasai areal kerja seluas sekitar 338.536 hektare.Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.Barita mengungkapkan, pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah sumatra.Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.PT GSL Terindikasi Olah Sawit dari Kawasan HutanSelain mencabut izin PT RAPP, Satgas PKH juga mengungkap temuan terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuansing. Pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.Barita menyebut, keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Areal tersebut juga direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.Barita menegaskan, pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian dan fungsi kawasan hutan.Satgas PKH memastikan penertiban akan terus dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara untuk kemakmuran rakyat.***





















