Bapenda Bengkalis Bengkalis Raih Terbaik III Regional Sumatera TP2DD Kabupaten
 |
Penghargaan yang diterima Bapenda Kabupaten Bengkalis. (F-ISTIMEWA) |
Rabu, 25 Oktober 2023 16:28 WIB
BENGKALIS, POTRETNEWS.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kembali mengukir prestasi. Atas kerja dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai Terbaik III Regional Sumatera Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten untuk Wilayah Sumatera. Prestasi dalam bentuk Penghargaan Nomor 305 Tahun 2023 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 13 Juli 2023 diterima Kabupaten Bengkalis disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) yang berlangsung di Jakarta.Dalam Rakor yang merupakan program prioritas yang penting dalam transformasi pemerintahan di Indonesia menuju era digital, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sebuah acara, baru-baru ini. (F-ISTIMEWA)”Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah. Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan Retribusi Daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional,” ujar Wapres Ma'ruf Amin. Atas prestasi yang diraih Kabupaten Bengkalis ini tentunya tidak membuat Tim P2DD Kabupaten Bengkalis merasa puas maupun merasa cukup tanpa melakukan terobosan dan langkah-langkah percepatan untuk meraih prestasi tertinggi. Pasti tidak.Untuk itulah, melalui Tim P2DD Pemkab Bengkalis terus melakukan berbagai upaya agar pada Penilaian Championship mendatang, Kabupaten Bengkalis mampu naik peringkat dari peringkat ketiga yang diraih pada tahun 2022 lalu.
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Boyke Lefino. (F-ISTIMEWA) Mempersiapkan digitalisasi daerah menjadi keniscayaan bagi Pemkab Bengkalis untuk mendongkrak hasil penilaian. Dan saat ini TP2DD telah pun mempersiapkan seluruh perangkat kanal-kanal digital sebagai bentuk layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat atau Wajib Pajak (WP). Kendati memang sejauh ini masyarakat masih dominan memanfaatkan atau menggunakan teller (manual) system.Seperti diketahui, pada rakor (rapat koordinasi) yang digelar pada 3 Oktober 2023 lalu ini, tema yang diangkat adalah Sinergi Nasional uUntuk Akselerasi Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. Sebuah tema yang sangat penting sekaligus tantangan bagi Pemkab Bengkalis yang memang terus berupaya meningkatkan pembangunan digitalisasi sebagai fondasi dalam rangka untuk mencapai status Indonesia Maju dan Negara Dengan Berpendapatan Tinggi.Salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital. Untuk mendukung hal tersebut, maka salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bengkalis melalui APBD tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).Diakui, infrastruktur digital dan hard infrastruktur bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik. Nantinya, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan collaborative government dan koordinasi lintas sektoral bersama OPD terkait yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah (sekda) diharapkan terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, di antaranya transaksi pajak dan retribusi daerah dapat menggunakan metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan memanfaatkan market place lokal maupun nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.Seperti disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni, bahwa Pemkab Bengkalis akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital. Tentunya berkoordinasi dengan bank mitra untuk membuka layanan pembayaran pajak yang baru. Di samping untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Kasmarni,SSos,MMP (Bupati Bengkalis) ”Bentuk Komitmen dan Kerja Keras TP2DD”.”Alhamdulillah, kita patut bersyukur, pada hari ini kita kembali meraih prestasi pada posisi ketiga. Posisi ini berarti meningkat bila dibandingkan capaian tahun lalu," ungkap Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima penghargaan pada Rakornas P2DD Tahun 2023, di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD Nasional, Dr (H.C) Ir Airlangga Hartanto,MBA,MMT.
Jajaran Bapenda Kabupaten Bengkalis usai menerima penghargaan. (F-ISTIMEWA)Bupati Kasmarni menegaskan capaian prestasi sebagai Terbaik III dalam Penerapan Layanan Transaksi Keuangan, tentu tak lepas dari komitmen dan kerja keras Tim P2DD Kabupaten Bengkalis, khususnya perangkat daerah terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta pihak mitra seperti Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Bengkalis.”Apa yang kita capai hari ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Untuk itu saya berharap kedepan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang," ujar mantan Camat Pinggir ini. Dalam pelayanan keuangan sebut Kasmarni, Pemkab Bengkalis telah menerapkan Layanan Berbasis Digital, seperti pelaporan pajak (self assessment) secara online melalui aplikasi SIPBukas (Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas), download SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), cek tagihan pajak daerah, kemudian pembayaran retribusi melalui QRIS.”Saat ini untuk pembayaran retribusi melalui QRIS sudah bisa dilaksanakan pada 36 titik yang tersebar di perangkat daerah dan kecamatan," ungkap Kasmarni.Selain itu, sebagaimana tuntutan peraturan, dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), kemudian untuk rencana pengadaan juga konsisten menerapkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).Kehadiran pelayanan melalui digital ini, menurut Kasmarni, merupakan bagian pemenuhan tuntutan kemajuan teknologi, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Penghargaan ini membuktikan semangat percepatan digitalisasi Pemkab Bengkalis terus dioptimalkan. Baik dalam pelayanan publik atau pun implementasi transaksi non-tunai.Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal, Suhajar Diantoro, yang menyebutkan bahwa belum semua daerah menerapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara online. Begitu juga terkait penggunaan kartu kredit yang belum optimal.”Kami telah pun menyiapkan kanal-kanal digital untuk pelayanan kepada masyarakat. Kendati begitu, bagi masyarakat atau Wajib Pajak (WP) yang ingin transaksi secara manual kami juga menyiapkan system teller,” sebut Kasmarni.Dalam acara Rakornas P2DD kemarin juga diserahkan penghargaan kepada Pemkab Kampar yang berhasil mendapatkan posisi Terbaik I Kategori Kabupaten untuk wilayah Sumatera, kemudian diikuti Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Kantor Bapenda Kabupaten Bengkalis. (F-ISTIMEWA) Dari Bumi Lancang Kuning, selain Kabupaten Bengkalis dan Kampar, ternyata untuk Kategori Pemerintah Propinsi Terbaik I untuk wilayah Sumatera diraih Propinsi Riau. Boyke Lefino,MM (Kabid Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis) ”Dari Konvensional ke Digital” Berada di urutan Terbaik III se-Sumatera tidak lantas membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis jumawa, berpuas diri tanpa melakukan langkah-langkah komprehensif.Sebaliknya, Tim P2DD Kabupaten Bengkalis sesuai instruksi Bupati Bengkalis Kasmarni, terus melakukan inovasi dan langkah-langkah digitalisasi, termasuk semakin gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Boyke Lefino menjelaskan, elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.Untuk penilaian tahun 2023 ini, imbuhnya, Tim P2DD yakin akan mampu memperbaiki peringkat dari capaian pada tahun 2022 lalu. Banyak indek ETPD yang harus dipenuhi sebagai bahan penilaian, salah satu upaya ke arah tersebut, tim telah memasukkan program strategis atau prioritas Kabupaten Bengkalis, yakni pembagian kartu KBS (Kartu Bengkalis Sejahtera) sebagai bahan penilaian. Program pembagian kartu KBS merupakan perubahan program konvensional ke digital.”Selain itu, sebagai pemenuhan indeks yang lain, tim juga memasukkan rapat-rapat dalam kaitan membahas atau menunjang peningkatan ETPD di Kabupaten Bengkalis. Proporsi atau penilaian semakin besar apabila rapat-rapat itu dipimpin oleh kepala daerah,” ujar pria yang akrab disapa Boy ini.
Sedangkan tahun 2022 lalu, imbuh Boyke, pihaknya memasukkan Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui kanal-kanal digital selain teller, seperti QRIS, M-banking e commerce dan lain-lain, pemenuhan seperti ini yang dinilai, berapa besarnya masyarakat atau Wajib Pajak membayar melalui kanal-kanal digital yang telah disiapkan.”Kita akui saat ini masyarakat atau Wajib Pajak masih dominan menggunakan teller, kita masih proses menuju ke digital. Tapi secara pelayanan, Bapenda telah menyiapkan semuanya, tinggal Wajib Pajak memilih pembayaran dengan cara apa. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tambah pria yang hobi fotografer dan bermain musik ini.Bagaimana Bengkalis mempersiapkan digitalisasi daerahnya, baik itu melalui capacity building, sosialisasi juga pelayanan-pelayanan yang disiapkan melalui digitalisasi, fotografer ini menuturkan, saat ini Bengkalis memang semuanya sudah digital, artinya pembayaran tidak ada yang melalui kes, paling minimum ke teller. Menurut dia, OPD pengelola retribusi dan Bapenda sebagai Pengelola Pajak Daerah tidak menerima pembayaran atau uang dalam bentuk kes, hanya sekadar mengelola adminstrasi, misalnya menerbitkan id billing, kemudian Wajib Pajak membayar via perbankan atau kanal-kanal digital.”Inilah penilaian-penilaian ETPD yang setiap tahun kita persiapkan. Bengkalis dalam dua tiga tahun penilaian, Alhamdulillah pada tahun 2022 lalu menjadi Terbaik III se-Sumatera dimana untuk penilaian memang dibagi per regional, ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Wilayah Timur. Jadi, pertarungannya lebih fair,” sebut Boy lagi.Ditanya soal kekurangan dan upaya apa yang dilakukan, Boy mengatakan, pada tahun 2022, untuk Retrebusi Daerah baru 1 atau 2 yang bisa membayar lewat digital (QRIS) Retribusi Pelayanan Pasar.
”Menurut saya, kemungkinan itu salah satu kekurangan kita. Belajar dari tahun lalu, sesuai instruksi Ibu Bupati dan Pak Sekda, kita benahi kekurangan itu, dan Alhamdulillah semua retribusi sudah bisa dibayar lewat QRIS,” sebut Boy.Terkait dengan sosialisasi, menurut Boy, juga sudah sering dilakukan, misalnya melalui sejumlah media social dan setiap kali pertemuan dengan Wajib Pajak, pihaknya juga menyampaikan tentang pembayaran melalui kanal digital yang telah disiapkan.”Khusus untuk bidang penagihan, setiap kali turun ke masyarakat, kami sering sampaikan agar Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran ke personel pajak, tapi bayarlah ke kanal-kanak yang telah kami siapkan, tinggal pilih,” pungkas Boy.***
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sebuah acara, baru-baru ini. (F-ISTIMEWA)”Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah. Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan Retribusi Daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional,” ujar Wapres Ma'ruf Amin. Atas prestasi yang diraih Kabupaten Bengkalis ini tentunya tidak membuat Tim P2DD Kabupaten Bengkalis merasa puas maupun merasa cukup tanpa melakukan terobosan dan langkah-langkah percepatan untuk meraih prestasi tertinggi. Pasti tidak.Untuk itulah, melalui Tim P2DD Pemkab Bengkalis terus melakukan berbagai upaya agar pada Penilaian Championship mendatang, Kabupaten Bengkalis mampu naik peringkat dari peringkat ketiga yang diraih pada tahun 2022 lalu.Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Boyke Lefino. (F-ISTIMEWA) Mempersiapkan digitalisasi daerah menjadi keniscayaan bagi Pemkab Bengkalis untuk mendongkrak hasil penilaian. Dan saat ini TP2DD telah pun mempersiapkan seluruh perangkat kanal-kanal digital sebagai bentuk layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat atau Wajib Pajak (WP). Kendati memang sejauh ini masyarakat masih dominan memanfaatkan atau menggunakan teller (manual) system.Seperti diketahui, pada rakor (rapat koordinasi) yang digelar pada 3 Oktober 2023 lalu ini, tema yang diangkat adalah Sinergi Nasional uUntuk Akselerasi Digitalisasi Daerah Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju. Sebuah tema yang sangat penting sekaligus tantangan bagi Pemkab Bengkalis yang memang terus berupaya meningkatkan pembangunan digitalisasi sebagai fondasi dalam rangka untuk mencapai status Indonesia Maju dan Negara Dengan Berpendapatan Tinggi.Salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital. Untuk mendukung hal tersebut, maka salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bengkalis melalui APBD tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).Diakui, infrastruktur digital dan hard infrastruktur bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas SDM yang baik. Nantinya, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan collaborative government dan koordinasi lintas sektoral bersama OPD terkait yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah (sekda) diharapkan terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, di antaranya transaksi pajak dan retribusi daerah dapat menggunakan metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan memanfaatkan market place lokal maupun nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.Seperti disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni, bahwa Pemkab Bengkalis akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital. Tentunya berkoordinasi dengan bank mitra untuk membuka layanan pembayaran pajak yang baru. Di samping untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Kasmarni,SSos,MMP (Bupati Bengkalis) ”Bentuk Komitmen dan Kerja Keras TP2DD”.”Alhamdulillah, kita patut bersyukur, pada hari ini kita kembali meraih prestasi pada posisi ketiga. Posisi ini berarti meningkat bila dibandingkan capaian tahun lalu," ungkap Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima penghargaan pada Rakornas P2DD Tahun 2023, di Jakarta yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD Nasional, Dr (H.C) Ir Airlangga Hartanto,MBA,MMT.Jajaran Bapenda Kabupaten Bengkalis usai menerima penghargaan. (F-ISTIMEWA)Bupati Kasmarni menegaskan capaian prestasi sebagai Terbaik III dalam Penerapan Layanan Transaksi Keuangan, tentu tak lepas dari komitmen dan kerja keras Tim P2DD Kabupaten Bengkalis, khususnya perangkat daerah terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta pihak mitra seperti Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Bengkalis.”Apa yang kita capai hari ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Untuk itu saya berharap kedepan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang," ujar mantan Camat Pinggir ini. Dalam pelayanan keuangan sebut Kasmarni, Pemkab Bengkalis telah menerapkan Layanan Berbasis Digital, seperti pelaporan pajak (self assessment) secara online melalui aplikasi SIPBukas (Sistem Informasi Pajak Bengkalis Secara Tuntas), download SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), cek tagihan pajak daerah, kemudian pembayaran retribusi melalui QRIS.”Saat ini untuk pembayaran retribusi melalui QRIS sudah bisa dilaksanakan pada 36 titik yang tersebar di perangkat daerah dan kecamatan," ungkap Kasmarni.Selain itu, sebagaimana tuntutan peraturan, dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), kemudian untuk rencana pengadaan juga konsisten menerapkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).Kehadiran pelayanan melalui digital ini, menurut Kasmarni, merupakan bagian pemenuhan tuntutan kemajuan teknologi, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Penghargaan ini membuktikan semangat percepatan digitalisasi Pemkab Bengkalis terus dioptimalkan. Baik dalam pelayanan publik atau pun implementasi transaksi non-tunai.Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekretaris Jenderal, Suhajar Diantoro, yang menyebutkan bahwa belum semua daerah menerapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara online. Begitu juga terkait penggunaan kartu kredit yang belum optimal.”Kami telah pun menyiapkan kanal-kanal digital untuk pelayanan kepada masyarakat. Kendati begitu, bagi masyarakat atau Wajib Pajak (WP) yang ingin transaksi secara manual kami juga menyiapkan system teller,” sebut Kasmarni.Dalam acara Rakornas P2DD kemarin juga diserahkan penghargaan kepada Pemkab Kampar yang berhasil mendapatkan posisi Terbaik I Kategori Kabupaten untuk wilayah Sumatera, kemudian diikuti Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.Kantor Bapenda Kabupaten Bengkalis. (F-ISTIMEWA) Dari Bumi Lancang Kuning, selain Kabupaten Bengkalis dan Kampar, ternyata untuk Kategori Pemerintah Propinsi Terbaik I untuk wilayah Sumatera diraih Propinsi Riau. Boyke Lefino,MM (Kabid Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis) ”Dari Konvensional ke Digital” Berada di urutan Terbaik III se-Sumatera tidak lantas membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis jumawa, berpuas diri tanpa melakukan langkah-langkah komprehensif.Sebaliknya, Tim P2DD Kabupaten Bengkalis sesuai instruksi Bupati Bengkalis Kasmarni, terus melakukan inovasi dan langkah-langkah digitalisasi, termasuk semakin gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Boyke Lefino menjelaskan, elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.Untuk penilaian tahun 2023 ini, imbuhnya, Tim P2DD yakin akan mampu memperbaiki peringkat dari capaian pada tahun 2022 lalu. Banyak indek ETPD yang harus dipenuhi sebagai bahan penilaian, salah satu upaya ke arah tersebut, tim telah memasukkan program strategis atau prioritas Kabupaten Bengkalis, yakni pembagian kartu KBS (Kartu Bengkalis Sejahtera) sebagai bahan penilaian. Program pembagian kartu KBS merupakan perubahan program konvensional ke digital.”Selain itu, sebagai pemenuhan indeks yang lain, tim juga memasukkan rapat-rapat dalam kaitan membahas atau menunjang peningkatan ETPD di Kabupaten Bengkalis. Proporsi atau penilaian semakin besar apabila rapat-rapat itu dipimpin oleh kepala daerah,” ujar pria yang akrab disapa Boy ini. Sedangkan tahun 2022 lalu, imbuh Boyke, pihaknya memasukkan Transaksi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui kanal-kanal digital selain teller, seperti QRIS, M-banking e commerce dan lain-lain, pemenuhan seperti ini yang dinilai, berapa besarnya masyarakat atau Wajib Pajak membayar melalui kanal-kanal digital yang telah disiapkan.”Kita akui saat ini masyarakat atau Wajib Pajak masih dominan menggunakan teller, kita masih proses menuju ke digital. Tapi secara pelayanan, Bapenda telah menyiapkan semuanya, tinggal Wajib Pajak memilih pembayaran dengan cara apa. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tambah pria yang hobi fotografer dan bermain musik ini.Bagaimana Bengkalis mempersiapkan digitalisasi daerahnya, baik itu melalui capacity building, sosialisasi juga pelayanan-pelayanan yang disiapkan melalui digitalisasi, fotografer ini menuturkan, saat ini Bengkalis memang semuanya sudah digital, artinya pembayaran tidak ada yang melalui kes, paling minimum ke teller. Menurut dia, OPD pengelola retribusi dan Bapenda sebagai Pengelola Pajak Daerah tidak menerima pembayaran atau uang dalam bentuk kes, hanya sekadar mengelola adminstrasi, misalnya menerbitkan id billing, kemudian Wajib Pajak membayar via perbankan atau kanal-kanal digital.”Inilah penilaian-penilaian ETPD yang setiap tahun kita persiapkan. Bengkalis dalam dua tiga tahun penilaian, Alhamdulillah pada tahun 2022 lalu menjadi Terbaik III se-Sumatera dimana untuk penilaian memang dibagi per regional, ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Wilayah Timur. Jadi, pertarungannya lebih fair,” sebut Boy lagi.Ditanya soal kekurangan dan upaya apa yang dilakukan, Boy mengatakan, pada tahun 2022, untuk Retrebusi Daerah baru 1 atau 2 yang bisa membayar lewat digital (QRIS) Retribusi Pelayanan Pasar.
”Menurut saya, kemungkinan itu salah satu kekurangan kita. Belajar dari tahun lalu, sesuai instruksi Ibu Bupati dan Pak Sekda, kita benahi kekurangan itu, dan Alhamdulillah semua retribusi sudah bisa dibayar lewat QRIS,” sebut Boy.Terkait dengan sosialisasi, menurut Boy, juga sudah sering dilakukan, misalnya melalui sejumlah media social dan setiap kali pertemuan dengan Wajib Pajak, pihaknya juga menyampaikan tentang pembayaran melalui kanal digital yang telah disiapkan.”Khusus untuk bidang penagihan, setiap kali turun ke masyarakat, kami sering sampaikan agar Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran ke personel pajak, tapi bayarlah ke kanal-kanak yang telah kami siapkan, tinggal pilih,” pungkas Boy.***
