DPRD Indragiri Hilir RDP bersama Baznas Terkait Transparansi Pengelolaan Dana Umat

INDRAGIRI HILIR, POTRETNEWS.com — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama Baznas setempat di ruang rapat kantor dewan di Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (28/8/2023). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka membahas terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan dana Baznas dan tutupnya Toko Z Tembilahan oleh Baznas Inhil.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil Samino mengatakan, pihaknya melaksanakan rapat hari ini dengan pihak Baznas berkaitan dengan adanya surat dari Mahasiswa PMII tentang kinerja Baznas Inhil.

”Hari ini kita panggil Baznas, karena ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin secara jawaban karena mengarah kepada Toko Z yang kebetulan manajernya tidak hadir karena ada keperluan lain. Sehingga rapat tidak bisa kami lanjutkan sampai tuntas," ungkapnya.

Dikatakan lagi, karena dari pihak Baznas pun tidak bisa memberikan keterangan secara mendetail berkait dengan Toko Z. Begitu juga dengan Ketua Baznas Inhil yang saat ini berhalangan hadir.

”Kita tidak bisa melanjutkan rapat ini akan tetapi kita jadwalkan lagi dalam waktu dekat ini kita hadirkan Ketua Baznas Inhil dan juga Manajer Toko Z. Sehingga nanti dari kawan-kawan PMII bisa bertanya lebih mendetail tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Toko Z yang ada di Inhil yang dikelola oleh Baznas Inhil," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Inhil, melalui Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Dr Junaidi SHI MHum mengatakan, pihaknya ada mendapatkan undangan kehormatan dari Komisi IV DPRD Inhil dan juga bersama Pengurus Cabang PMII Inhil.

”Terkait dengan persoalan Baznas yang cukup menarik untuk diberikan masukan kepada kami atas nama Baznas Inhil terkait dengan program-program yang diluncurkan salah satunya adalah Toko Z yang saat ini stop of name dalam rangka diaudit untuk melakukan perhitungan-perhitungan apakah toko tersebut akan kita lanjutkan atau malah kita hentikan untuk beberapa waktu dalam rangka untuk menemukan formula baru," katanya.

”Hal-hal lain saya kira lebih banyak berkembang kepada persoalan-per soalan pengumpulan. Bahwa, pengumpulan zakat itu mayoritas dari aparatur sipil negara yang ada di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,” ujarnya.***(Adv)